Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Maluku Barat Daya TahunAnggaran 2019; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 20003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tan&:,aungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400 ); 6.7 .8.9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indon esia 4438); . Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di ProvinsiMaluku, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4877) ;Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ii 1 10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4028); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan DanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqrat daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 4576); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4577); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585); iii 19 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan K.inerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5219); 2 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5887) 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 25. Peratunm Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mer:iteriNomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ). iv Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU BARAT DAYA DAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYATAHUN ANGGARAN 2019.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berik ut: 1. Pendapatan Daeraha. Semula Rp. 1.050.873.580 .985 ,90 b . Bertambah / (berkurang) Rp. {34 .680 .149 .609 , 15) Rp. 2. B elanja Daeraha. Semula Rp .
1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn pasal 1 terdiri dari : a . Penerimaan1). Semula Rp. 67 .861 .283.856,07 2). Bertambah / (berkurang) Rp. 59.258.748.085,21 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 127 .120.031.941,28 b. Pengeluaran1). Semula Rp. 6.500.000.000,00 2). Bertambah / (berkurang) Rp. (200.000.000,00) Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 6.300.000.000,00 xi --, 2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada , :1.yat (1) hurn.f a ~"'rdiri darijenis p .~n:ib is.y:::;.an : a . Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggar:o1.n setdu ,iff,ya (SiLPA) 1). Semula Rp. 67.861.283.856,07 2). Bertambah / (berkurang) Rp. 59.258.748.085,21 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 127 .120.031.941,28 3) . Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan PeraturanBupati.
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Maluku Barat Daya. Ditetapkan di Tiakur 3 September 2019 KU /2T DAYA, - MlN THOMAS NOACH xiii 11 Diundangkan di Tiaku rPad a tanggal 23 Sep tember 2019 J~ BUPATEN MALUKU BARAT DAYA, •O~MILOY, M.Si NIP. 19640818 198703 1 026 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMORTAHUN 2019 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINS! MALUKU TAHUN 2019 NOMOR xiv
Membuka PDF…