DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga ketertiban dan ketentraman masyrakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol maka perlu diatur dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341;
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);
11.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6.Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan budaya adat istiadat atau upacara keagamaan.
7.Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
8.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
9.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer Minuman Beralkohol Golongan A.
10.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung Minuman Beralkohol Golongan A.
11.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub-distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
12.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
13.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT- MB adalah Perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
14.Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub-Distributor di wilayah pemasaran Daerah.
15.Sub-Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Daerah.
16.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
17.Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
18.Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
19.Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
20.Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
21.Peraturan Daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol bertujuan untuk:

a.melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol;
b.menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari Minuman Beralkohol;
c.memberikan kepastian hukum mengenai kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisonal;dan
d.melakukan pelarangan terhadap kegiatan memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi Minuman Oplosan.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

a.jenis dan Klasifikasi Minuman Beralkohol;
b.perizinan Minuman Beralkohol;
c.pengedalian Minuman Beralkohol;dan pengawasan Minuman Beralkohol.d.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Jenis minuman beralkohol terdiri atas:

a.produksi dalam negeri;
b.import;dan
c.tradisional.

Pasal 4

(1)Minuman Beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5%(lima perseratus);
2. b.Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5%(lima perseratus) sampai dengan 20%(dua puluh perseratus); dan
3. c.Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20%(dua puluh perseratus) sampai dengan 55%(lima puluh lima perseratus).
(2)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III

PERIZINAN MINUMAN BERLAKOHOL

Pasal 5

(1)Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C dalam Daerah wajib memiliki SIUP-MB yang diterbitkan oleh Bupati.
(2)Perusahaan yang tidak memiliki SIUP-MB dalam memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa: a.peringatan tertulis; b.pemberhentian kegiatan usaha;dan
1. c.penutupan usaha.

Pasal 6

Bupati melimpahkan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.

Pasal 7

(1)Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Maluku Barat Daya.
(2)Permohonan SIUP-MB Golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli, berupa:
1. a.surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
2. b.fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas atau pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
3. c.fotokopi perizinan teknis dari instasi yang berwenang;
4. d.fotokopi Nomor Induk Berusaha;
5. e.fotokopi ijin tempat penjualan minuman beralkohol;
6. f.fotokopi Nomor Pokok Perusahaan Barang Kena Cukai bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB
7. g.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
8. h.fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab perusahaan dan;
9. i.pasfoto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar.

Pasal 8

(1)Bupati menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(2)Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Bupati menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (hari) kerja sejak tanggal surat permohonan diterima dengan disertai alasan.

Pasal 9

(1)SIUP-MB berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
1. a.dilakukan paling lama 1 bulan sebelum masa berlakunya berakhir oleh pejabat penerbit;
2. b.mengembalikan SIUP-MB asli kepada Bupati.

Pasal 10

SIUP-MB untuk penjual langsung atau pengecer berlaku untuk setiap satu gerai.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…