DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 183

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalwedo.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalwedo: a. b. d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), 3. 2

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754),
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum,
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700),
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1703), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALWEDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalwedo Kabupaten Maluku Barat Daya yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham dan bergerak dibidang pelayanan penyediaan air minum. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 4. 5. 6. 34 10. 11. 12. 13. 14. 15.

(1)
(2)
(1)
(2)Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pegawai adalah Pegawai Perumda. Tata kelola Perusahaan yang Baik adalah Sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Mitra BUMD adalah BUMN, Pemerintah lainnya dan Pihak ketiga. Kerjasama adalah usaha bersama antara Perumda dengan Pemerintah Daerah lainnya, maupun pihak ketiga di dalam maupun di luar Negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal di lingkungan Perumda yang bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang. 7. 8. 9

BAB IL

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalwedo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kalwedo, Perumda Air Minum Tirta Kalwedo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 Nomor 07):

Pasal 3

Logo Perusahaan Air Minum Tirta Kalwedo mengandung Arti dan Makna sesuai Visi dan Misi Perumda, Pembuatan dan Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi.

Pasal 4

Perumda berkedudukan di Daerah dan berkantor pusat di Tiakur.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perumda dibentuk dengan maksud adalah menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana Air Minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum 4 yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus.

Pasal 6

Perumda dibentuk dengan tujuan adalah: a. b. menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan Air Minum, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan sarana dan prasarana Air Minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan . memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Kegiatan usaha Perumda adalah memberikan jasa pelayanan umum dalam bidang penyediaan air minum.

Pasal 8

Perumda didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(1)
(3)

BAB V

MODAL

Pasal 9

Modal dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00- (lima puluh milyar rupiah). Modal yang telah disetor pada Perumda sebesar Rp. 9.950.000.00,00- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Modal dasar yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:

a.Penyertaan Modal Daerah, dan
b.Hasil revaluasi asset tetap, Pemenuhan Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peyertaan modal daerah secara bertahap yang mekanismenya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,

Pasal 10

Sumber modal Perumda terdiri atas:

a.penyertaan modal Daerah,
b.pinjaman,
c.hibah, dan
d.sumber modal lainnya. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
a.APBD, dan/atau
b.konversi dari pinjaman. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
a.Daerah,

(2)5s
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
1. b.BUMD lainnya, dan/atau Cc. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
2. a.pemerintah Pusat,
3. b.Pemerintah Daerah,
4. c.BUMD lainnya, dan/atau
5. d.sumber lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
6. a.kapitalisasi cadangan, dan
7. b.keuntungan revaluasi aset.
(5)

Pasal 11

Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda dilakukan untuk:

a.pengembangan usaha,
b.penguatan struktur permodalan, dan Cc. penugasan Pemerintah Daerah. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda. Penambahan modal perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan Perumda. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks183PDFHirarki

Memuat teks peraturan…