Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877), a. b. d. 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182), 3. 4. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA Menetapkan dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya 3. 4. 5. disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, 2 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualiatas. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan Langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) 3 3 3 6. 7. 8. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sistem Penghubung layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. Pusat Data adalah adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu Perangkat Daerah. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, 4 pegawai Aparatur Spil, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
BAB II
SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pada asas :
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
Tujuan pengaturan SPBE untuk :
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
BAB III
Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE. Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis SPBE, data dan informasi: infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE: dan layanan SPBE.pam.
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah. Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati. Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dalam rangka penyelerasan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE nasional. b. d. e. £ a. b. d. e. £ g h.
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati. Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dalam rangka penyelarasan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan peninjauan kembali pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Peninjauan kembali Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah. Rencana anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah (1 yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
Penyusunan Proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan daya dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Pemerintah Daerah menyusun Proses bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.
Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
Membuka PDF…