DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019; Pasal 18 ayat

(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repμblik Indonesia Nomor 3851); 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. Undang _ Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); . . Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab. Keuanga~ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Rrovinsi Maluku, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); · Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah N9mor 109 tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tenta1"1g kedudukan protokoier dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor :21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 .tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575); .. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4577); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daeral:1 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor461~; . 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5219); 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:5887) 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SebagaimanaTelah Dirubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Teritang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 teniang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan DaerahOtonom Baru (DOB); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan IKedua atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 26. Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20:19 Nomor ). Dengan P,ersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU BARAT DAYA DAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN P6NDAPATAN DAN BELANJA 0AERAH MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2020. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah 3. Pembiayaana. Penerimaan b. PengeluaranJumlah Pembiayaan NetoSisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Pasal 2 1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejurrilah b. Dana Perimbangan sejumlah c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp. 1, 155,832;029, 183.35 1_, 195,492,702, 159.?5 (39,660;672,976.40) 45,760;672,976.40 6,100,000,000.00 39,660,672,976.40 147,655,112,605.55829,871 ;026,600.00178,305,889,977.80 2.3.4. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah b. Retribusi Daerah sejumlah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah b. Dana Alokasi Umum sejumlah c. Dana Alokasi Khusus sejumlah iRp.Hp.IRp.Rp.'Rp.Rp.'Rp. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah sejumlah :Rp. b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. c. Dana penyesuaian Dan Otonomi Khusus 1Rp. d. Pendapatan Dana Desa Rp.

Pasal 3

1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah b. Belanja Langsung sejumlah 2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah b. Belanja Hibah sejumlah c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah d. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/kab/kota dan pemerintahan desa e. Belanja Tidak Terduga sejumlah 3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur:uf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah b. Belanja barang dan jasa sejumlah c. Belanja modal sejumlah ,Rp.1Rp.,Rp.Rp.Rp.Rp.iRp. Rp.Rp.Rp. 42,067,690,228.1010,928,778,000.0094,658,644,377.4527,887,476,600.00 596,883,460,000.00205,100,090,000.00 47,122,400,000.0022,292,729,977.80 108,890,160,000.00544,274,925,076.80651,217,777,082.95299,780,767,508.80 61,872,800,000.00 9,358,033,600.00 171,763,323,968.00 1,500,000,000.003,536,275,000.00 318,644,078,332.95329,037,423,750.00 ., ____ Pasal 4 1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari a. Penerimaan sejumlah b. Pengeluaran sejumlah 2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat '(1) huruf b terdiii dari jenis pembiayaan a. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah pada Bank Daerah Maluku b. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah PDAM Pasal 5 Rp.Rp.Rp.Rp.Rp. 45,760,672,976.40 6 ,100,000,000.00 45,760,672,976.40 5,500,000,000.00 6001000,000.00 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari peraturan dari rancangan peraturan daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran Ill 4. Lampiran IV 5. Lampiran V 6. Lampiran VI 7. Lampiran VII 8. Lampiran VIII 9. Lampiran IX 10. Lampiran X 11 . Lampiran XI 12. Lampiran XII 13. Lampiran XII! Ringkasan APBD ; Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan ;Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;Rekapitulasi Belanja Menurut Wrusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;Daftar Piutang Daerah;Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;Daftar Perkiraan Penambahan ,dan Pemgurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraa:n Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan danDianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;DaftarDana Cadangan;Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah .

Pasal 6

Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daersh Kabupaten Maluku Baral Daya. - Diundangkan di Tiakur ,. "' Pada "'tangQal 11 November 2019 , - - - RP H MALUKU BARAT DAYA, ,)'.,,,JS SIAMILOY, M.Si . ,9640818 198703 1 026 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 4 TAHUN 2019 / NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINS! MALUKU NOMOR ( 4/62/2019) Ditetapkan di Tiakurpa~ al 11 November 2019 ., , A '9""~

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…