DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, hak, kewajiban dan wewenang, pembentukan dan penyelenggaraan perpustakaan, jenis perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, naskah kuno, serah simpan karya cetak dan karya rekam, kerjasama dan peran serta masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perpustakaan merupakan sarana untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, wahana pembelajaran, rekreasi, dan pelestarian budaya daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional, maka perlu dilakukan pengembangan perpustakaan;
c.bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka perlu pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2.Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka .
8.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9.Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
10.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11.Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
12.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial dan sosial ekonomi.
13.Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar uuntuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
14.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
15.Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
16.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
17.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) judul bahan pustaka atau sekitar 1.000 (seribu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) eksemplar.
19.Pojok Baca adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 50 (lima puluh) judul bahan pustaka atau paling banyak 100 (seratus) eksemplar.
20.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
21.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
22.Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
23.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
24.Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, obyek rekreasi, terminal, penginapan, restaurant dan kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.
25.Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas :

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran;
g.manfaat;
h.kemitraan; dan
i.kearifan lokal.
1. 26.Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.
2. 27.Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :
a.memberikan layanan perpustakaan kepada pemustaka secara cepat dan tepat;
b.meningkatkan kegemaran membaca; dan
c.memperluas wawasan dan pengetahuan, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup penyelenggaraan perpustakaan meliputi :

a.hak, kewajiban dan wewenang;
b.pembentukan dan penyelenggaraan Perpustakaan;
c.standar Perpustakaan;
d.jenis Perpustakaan;
e.organisasi profesi;
f.pembudayaan kegemaran membaca;
g.naskah kuno;
h.serah simpan karya cetak dan karya rekam;
i.kerjasama dan peran masyarakat;
j.pendanaan;dan
k.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)Masyarakat berhak untuk :
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
(2)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan.
(3)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 4

Masyarakat berkewajiban :

a.menjaga dan memelihara kelestarian perpustakaan;
b.menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan dan lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya; dan
e.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang :
1. a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
3. c.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berkewajiban :

a.menjamin penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan Perpustakaan;
b.menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan dan/atau menjamin ketersediannya prasarana dan sarana Perpustakaan;
f.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 7

(1)Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
(2)Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
1. a.koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
2. b.tenaga perpustakaan;
3. c.sarana dan prasarana perpustakaan;
4. d.sumber pendanaan.
(3)Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Pojok Baca yang dibentuk oleh masyarakat didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 8

(1)Setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan Taman Bacaan atau Pojok Baca dalam rangka menjamin ketersediaan layanan.
(2)Taman Bacaan atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didata oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Taman Bacaan dan Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan adalah sebagai berikut :
1. a.Perpustakaan Daerah meliputi :
  1. 1.perpustakaan Daerah;
  2. 2.perpustakaan Kecamatan; dan
  3. 3.perpustakaan Desa/Kelurahan.
2. b.Perpustakaan Masyarakat; dan
3. c.Perpustakaan pribadi;
(2)Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan standar nasional perpustakaan.
(3)Perpustakaan Daerah memberikan layanan keliling yang disebut dengan perpustakaan keliling kepada masyarakat.
(4)Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.

BAB V

JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 10

(1)Standar Perpustakaan terdiri atas :
1. a.standar koleksi perpustakaan;
2. b.standar sarana dan prasarana;
3. c.standar pelayanan perpustakaan;
4. d.standar tenaga perpustakaan;
5. e.standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
6. f.standar pengelolaan.
(2)Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…