DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877),
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
5.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 2), Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan dan penertiban ternak serta pengelolaan sumber daya hayati. Ternak adalah hewan piaraan yang terdiri dari kuda, sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. 4. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah. Pemilik ternak ialah seseorang atau badan hukum tertentu yang secara hukum dapat berbuat sesuatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak secara tertentu. Surat pemberitahuan jumlah ternak yang selanjutnya disingkat SPJT adalah kartu/surat keterangan yang memuat secara rinci jumlah dan jenis ternak yang dimiliki seseorang atau Badan Hukum pengelola. Buku pendaftaran ternak adalah buku tempat mencatat jumlah dan jenis ternak yang dimiliki oleh setiap orang pada seriap Desa/Kelurahan di Daerah Penyidik ialah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Pemeliharaan ternak adalah perlakuan khusus secara teknis oleh pemilik terhadap hewan/ternak besar dan kecil yang dimiliki dengan jalan memberi makanan, minuman, mengandangkan, mengembangbiakkan, mengobati bila sakit dan melakukan pencegahan terhadap penyakit hewan menular. Penertiban ternak adalah mencegah ternak besar dan ternak kecil peliharaan lepas dan berkeliaran di alam bebas yang dapat mengganggu lingkungan hidup, dengan jalan melakukan pemeliharaan, didaftar dan diberikan kartu pemilikan ternak dan dicap. Kartu pemilikan ternak adalah kartu identitas kepemilikan seekor ternak besar yang memuat ciri-ciri berikut dengan cap sesuai kode wilayah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan alamat domisili ternak dan pemiliknya. Kandang ternak adalah sebuah bangunan yang dibuat khusus sebagai tempat pemeliharaan seekor ternak besar dan kecil sesuai teknis. Ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda. Ternak kecil adalah kambing, domba dan babi. Tempat pengembalaan adalah sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemilik disesuaikan dengan batas jumlah ternak yang digembala dan lapangan perumputan yang tersedia serta tempat pengandangan yang memenuhi syarat teknis. 5. 7. 8. 9. 10 Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Maluku Barat Daya. Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain , yang selanjutnya disebut desa , adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB II

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

Pasal 2

Pemilik Ternak yang memiliki ternak wajib memelihara ternaknya dan dilakukan dengan sistem pengembalaan dan/atau pengandangan.

Pasal 3

Ternak harus diatur, diurus dan diawasi pemeliharaannya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan/atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya.

Pasal 4

Pengembangbiakkan ternak disesuaikan kemampuan sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh pemilik ternak.

Pasal 5

(1)Pemilik ternak diwajibkan menertibkan ternaknya dan/atau tidak dilepaskan secara bebas/berkeliaran tanpa ada pengembala ternak kecuali pada tempat pengembalaan yang telah ditentukan.
(2)Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk teknis terkait.
(3)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

(1)Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembala, dianggap ternak liar dan ditertibkan oleh Penyidik.
(2)Ternak liar yang ditertibkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditampung pada rumah penampungan sementara yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Ternak yang ditertibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan pada pemiliknya untuk mengambilnya dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak diambil, maka pemilik ternak bersangkutan diproses secara hukum dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang- undangan.
(2)Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bagi ternak besar dan 15 (lima belas) hari bagi ternak kecil yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada seorangpun yang mengaku sebagai pemilik sah terhadap ternak tersebut, maka ternak dimaksud dapat dijual/dilelang kepada umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar biaya pemeliharaan/pengamanan yang telah dikeluarkan selama ternak tersebut ditahan.
(3)Sisa hasil lelang ternak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah yang bersangkutan, setelah membayar biaya pemeliharaan/pengamanan.

Pasal 8

Apabila ternak yang ditangkap dan ditampung dalam tempat penampungan sementara hilang akibat kelalaian petugas ditanggung Pemerintah Daerah, tetapi apabila hilang karena dicuri dan/atau keadaan memaksa, akan ditentukan sesuai proses hukum yang berlaku, setelah diperhitungkan biaya pemeliharaannya.

Pasal 9

(1)Bupati dapat menetapkan lokasi/areal pengembalaan umum, untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, khusus padang rumput yang tersedia.
(2)Batas populasi ternak besar dan kecil untuk setiap satuan luas padang rumput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan rekomendasi teknis.

BAB III

GANTI RUGI

Pasal 10

(1)Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian karena kelalaian/kesalahan yang membiarkan ternaknya lepas dan merusak tanaman milik orang lain.
(2)Ganti rugi yang harus dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di sesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan.

BAB IV

PEMELIHARAAN KESEHATAN TERNAK

Pasal 11

(1)Pemilik ternak diwajibkan menjaga dan memelihara kesehatan ternak dari gangguan penyakit ternak.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan vaksinasi kepada ternak secara teratur.
(3)Untuk mendukung terjaminnya kesehatan ternak dan mencegah terjangkitnya penyakit kepada Manusia, maka kandang dibuat sesuai dengan persyaratan teknis.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…