DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas Kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Pimpinan, Wakil Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan CaIon PNS;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. f.PPPK.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang Cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh intansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga; C. tunjangan pangan;
3. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
4. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi intansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalarn hal guru yang gaji pokoknya bersumber dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan;
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi Uang representasi, Tunjangan keluarga, dan Tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan clan anggota DPRD;
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara;
(5)Tunjangan Hari raya dan gaji ketiga belas belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dani 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dan 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dani 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(6)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dani gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga; C. tunjangan pangan;
3. d.tunjangan umum; dan
4. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi intansi pemerintah daerah yang memberikan tarnbahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 4

Besaran Pemberian gaji ketiga belas berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap besaran Pemberian Tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya;
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebgaimana pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan bulan Februari Tahun 2025;
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024;
(5)Dalarn hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025;
(6)Gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025. [

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. PARAF KOORDINASI SEKDA ASS. KOORDINASI KABAG. HUKUM Ka. BKAD IN THOMAS NOACH Diunda Pada di Tiakur 13 Mokrei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Pasal 7

Proses pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dan:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 9 1111 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas Kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 Yang Bersumber Dani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Ditetapkan di Tiakur pada ta ::al t3 Mare} 2025 BUPA MALU U BARAT DAYA DAUT) IMIALY BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…