DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, tata cara pemungutan PBB-P2, tata cara pemberian penghargaan dan hukuman bagi wajib pajak, fasilitasi, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dart Perkotaan ciimaksud, perlu dilakukan pengaturan tentang tata ca_ra pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
c.bahwa berciasarkan pertirnbangan sebagaimaria dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Can Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara; 1 4 •

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah diubah untuk kedua kalinya den gan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Huk-um Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578.);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintahan Nomor 91 Tahun 2010 tentang Janis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Yang Dibayar Sertdiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2010 Nomor 153);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUM! DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

• ICETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan • daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
5.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang diberikan tugas dan wewenang memungut Pajak Daerah.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
7.Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memegang Kas Daerah.
8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dani penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sarnpai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 4
9.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
11.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletaldcan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau laut.
12.Objek Pajak PBB-P2, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dilcuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13.Nomor Objek Pajak yang selanjutnya NOP adalah nomor identitas objek Pajak PBB-P2.
14.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dini atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
15.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dani transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan barn, atau NJOP pengganti.
16.Subjek Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
17.Wajib Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memililci, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan clan dikenalcan kewajiban membayar pajak. 5
18.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milk Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perselcutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
19.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20.Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan merupakan lampiran tidak terpisahkan dani bagian SPOP.
21.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPFT PBB-P2 adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
22.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23.Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan PBB-P2.
24.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SICPDICB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 6
26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentulcan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKLJP

Pasal 2

(1)Rangkaian kegiatan pemungutan PBB-P2 dalam Peraturan ini
1. a.pengisian surat pemberitahuan objek pajak dan pendaftaran objek pajak;
2. b.pendataan, penilaian dan pemberian nomor objek pajak PBB-P2; • c. penerbitan, penelitian, dan pembetulan SPPT PBB-P2;
3. d.penentuan tanggal jatuh tempo pajak terutang PBS-fl;
4. e.pembayaran dan penyetoran pajak terhutang PBB-P2;
5. f.pengurangan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2;
6. g.pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2;
(2)Rangkaian kegiatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaksanaannya. BAB HI • TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Pasal 3

(1)SPOP digunakan dalam proses pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak, terdiri dari: 7 •
1. a.SPOP perorangan; dan
2. b.SPOP kolektif.
(2)SPOP perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diisi, ditandatangani dan dilengkapi dengan data pendukung oleh subjek pajak atau lcuasanya.
(3)SPOP kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diisi, ditandatangani dan dilengkapi dengan data pendukung oleh aparat desa/kelurahan.
(4)SPOP hams disertai Lampiran SPOP (LSPOP) apabila objek pajak terdapat bangunan.
(5)Formulir SPOP dan LSPOP disediakan dan dapat diperoleh di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau tempat lain yang ditunjuk • (6) Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian formulir SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II clan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

Pasal 4

(1)Subjek Pajak mendaftarkan objek pajaknya.
(2)Pendaftarart objek pajak ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilalculcan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujulcan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah;
2. b.men gisi SPOP termasuk LSPOP dengan jelas, benar, dan lenglcap;
3. c.formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh pada Badan Pendapatan Daerah;
4. d.wajib pajak yang mernililci NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP; 8
5. e.surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak hams dilampiri dengan surat k-uasa;
6. f.surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejalc diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya;
7. g.melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 1) fotocopy KTP atau identitas din lainnya; 2) fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/ MB/ Girik/ dokumen lain yang sejenis); 3) surat keterangan/pernyataan jula beli tanah dani Desa yang diketahui oleh Camat setempat. 4) fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan; 5) fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NPWP); dan 6) fotocopy SSPD BPHTB.

Pasal 5

(1)Pendataan objek dan subjek PBS-fl dlialculcan oleh Badan dengan menuanglcan hasilnya dalam formulir SPOP.
(2)Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP, climana pendataan dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB P2 relatif kecil; 9
2. b.identifikasi objek pajak, dimana pendataan dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB P2 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap;
3. c.verifikasi data objek pajak, dimana pendataan dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak dan mempunyai data administrasi PBB P2 3 (tiga) tahun teralchir secara lengkap; atau
4. d.pengukuran bidang objek pajak, dimana pendataan dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sketsa peta desa/kelurahan dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.

Pasal 6

(1)Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP.
(2)Penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah .
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan teknis penilaian diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap objek pajak diberikan NOP.
(2)Struktur NOP terdiri dani 18 (delapan belas) digit:
1. a.digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
2. b.digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;
3. c.digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kodekecamatan;
4. d.digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kodekelurahan/desa;
5. e.digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakankode nomor urut blok; 10
(3)•

1.digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakankode unit objek pajak; dan

g.digit ke-18 merupakan kode tanda Ichusus.

(3)Gambar struktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

Pasal 9

(1)Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk.
(2)Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP barn, sisa tanah tetap menggunakan NOP lama. Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa, maka NOP diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.

Pasal 10

(1)Berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP, Bapenda menerbitkan SPPT yang merupakan ketetapan pajak terutang yang hams dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. • (2) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui :
1. a.pengambilan sendiri di Badan Pendapatan Daerah/ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa tempat objek pajak terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; atau
2. b.pengiriman disampaikan oleh aparat Kecarnatan/ Kelurahan/ Desa/ petugas dari Bapenda yang telah ditunjuk.
(3)SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Dalam rangka meningicatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terlcait dengan penandatanganan SPPT PBB-P2, maka penandatanganan SPPT P1313-P2 dapat clilakukan dengan ketentuan cap dan cetakan tanda tangan untuk ketetapan pajak. 11
(5)SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui:
1. a.pencetakan massal;
2. b.pencetalcan dalam rangka: 1) pembuatan salinan SPPT PBB-P2; 2) tindak lanjut pendataan dan penilaian objek pajak; 3) tindak lanjut atas keputusan pengurangan atau pembetulan; 4) tindak lanjut pendaftaran objek pajak barn; clan 5) mutasi objek dan/atau subjek pajak. 6) Formulir SPPT PBB-P2 selcurang-lcurangnya berisi informasi sebagai berikut:
3. a.Halaman depan: 1) nomor seri formulir; 2) nama Badan ; 3) informasi berupa tulisan "SPFT PBB-P2 bulcan bukti kepemilikan halc"; 4) tahun pajak; 5) NOP; 6) letak objek pajak; 7) narna dan alamat wajib pajak; 8) NPWPD; 9) luas bumi dan/atau bangunan; 10) kelas bumi dan/atau bangunan; 11) NJOP per m2 bumi dan/atau bangunan; 12) total NJOP bumi dan/atau bangunan; 13) NJOP sebagai dasar pengenaan pajak; 14) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOFTKP); 15) NJOP untuk perhitungan PBB-P2; 16) Nilai Jual Kena Pajak (NJK13); 17) PBB-P2 yang terhutang; 18) PBB-P2 yang hams dibayar; 19) tanggal jatuh tempo; dan 20) tempat pembayaran; 12
4. b.Halaman belakang: 1) nama petugas penyampai SPPT PBB-2; 2) tanggal penyampaian; 3) tanda tangan petugas; dan 4) informasi lainnya.
(7)Atas dasar belum diterimanya SPPT PBB-P2 atau sebab lain, wajib Pajak/Desa dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT PBB-P2 secara perorangan ataupun secara kolektif ke Badan .
(8)Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT PBB-P2, antara lain:
1. a.surat permohonan;
2. b.surat pengantar dani Desa, dalam hal bersifat massal;
3. c.STTS lunas PBB-P2 Tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
4. d.kartu tanda identitas pemohon KTP/SIM; dan
5. e.surat kuasa (apabila dikuasakan).

Pasal 11

(1)Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT.
(2)Kegiatan penelitian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilalcukan terhadap:
1. a.Subjek Pajak; •
2. b.Objek Pajak; dan/atau
3. c.NJOP.
(3)Dalam hal ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luas objek pajak dan ketetapan pajak, maka BAPENDA melakukan pembetulan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…