DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kegiatan Tahun Jamak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan berbasis tahun jamak dilaksanakan untuk mengakomodir pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan tahun jamak maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Tahun Jamak;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Tahun Jamak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. 7.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.02/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 Tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 820);
7. 8.Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2.Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
7.Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
8.Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
9.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup pengaturan Kegiatan Tahun Jamak berupa pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai melalui APBD.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kewajiban dan tanggung Jawab;
2. b.kegiatan Tahun Jamak;
3. c.waktu Pelaksanaan;dan
4. d.pembiayaan

BAB II

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dana sesuai dengan tahapan jadwal pembayaran.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk membayar serta memenuhi semua kewajiban yang menjadi hak penyedia barang/jasa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang/Jasa pelaksana kegiatan Tahun Jamak, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 4

(1)Kegiatan tahun jamak meliputi kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan kategori sebagai berikut:
1. a.pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas ) bulan dalam tahun anggaran berkenaan; dan
2. b.pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran meliputi;
  1. 1.penyediaan makanan dan obat-obatan dibidang kesehatan dan pendidikan
  2. 2.penanaman benih/bibit;
  3. 3.penghijauan;
  4. 4.pelayanan perintis laut dan udara;
  5. 5.pelayanan pembuangan sampah seperti sewa alat berat di Tempat Pembuangan Akhir sampah;dan/atau
  6. 6.pengadaan jasa cleaning Service.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis terkait kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 5

(1)Pengangaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD.
(2)Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani bersama dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir.
(2)Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan yang merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.sosialisasi;
2. b.pendidikan dan pelatihan;
3. c.bimbingan teknis;
4. d.pendampingan;dan
5. e.supervisi.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.monitoring;
2. b.evaluasi;dan
3. c.pelaporan.

Pasal 9

Kontrak pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan yang pembiayaannya yang telah ditandatangani dan dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak.

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…