Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 6 Tahun 2017
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 88
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II
Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.
Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah untuk:
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
BAB III
Pengisisan keanggotaan BPD dilakukan melalui :
Paragraf 2 Peresmian Anggota BPD
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Membuka PDF…