DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perlindungan Sumber Mata Air

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Mata Air, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1 Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan2. Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan3. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya 4, Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), . Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang 5. Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801): . Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan 6. Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA Menetapkan : dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER MATA AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya.
3.Dinas adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Sumber Mata Air.
4.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air Permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat
5.Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
6.Sumber Mata Air adalah tempat munculnya Air tanah ke permukaan tanah karena proses alamiah.
7.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
8.Imbuhan Air adalah daerah resapan Air yang mampu menambah Air tanah secara alamiah pada cekungan Air tanah.
9.Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling Sumber Mata Air yang mempunyai manfaat yang penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Sumber Mata Air. 10.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 12.Zona Pelestarian Sumber Mata Air merupakan suatu kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk menentukan bentuk pelestarian Sumber Mata Air.
13.Kawasan Lindung Sumber Mata Air merupakan suatu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Sumber Mata Air.
14.Sumur Resapan Air adalah lubang yang dibuat untuk meresapkan Air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa Air.
15.Fungsi Ekologis Sumber Mata Air adalah kapasitas dan kapabilitas Sumber Mata Air yang berpotensi bermanfaat bagi manusia dan lingkungan hidup melalui keberadaannya.
16.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan5 (lima) tahun.
18.Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:

a.pelestarian Sumber Mata Air:
b.pelindungan Sumber Mata Air: pemulihan Sumber Mata Air: . peran serta masyarakat, Ss d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi, dane. ketentuan pidana.

BAB IL

PELESTARIAN SUMBER MATA AIR £

Pasal 3

Dalam rangka mempertahankan keberadaan, keadaan, dan fungsi Sumber Mata Air sesuai dengan siklus hidrologi Sumber Mata Air dan Fungsi Ekologis Sumber Mata Air, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelestarian Sumber Mata Air.

Pasal 4

(1)Dalam menyelenggarakan pelestarian Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati melalui Dinas menyusun rencana pelestarian Sumber Mata Air.
(2)Rencana pelestarian Sumber Mata Air paling sedikit memuat:
1. a.zona pelestarian sumber mata air,
2. b.kawasan lindung sumber mata air, Cc. rencana pemeliharaan sumber mata air, dan
3. d.pemetaan nilai pemanfaatan sumber mata air.
(3)Rencana Pelestarian Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun berdasarkan RTRW Daerah.

Pasal 5

(1)Rencana pelestarian Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Rencana pelestarian Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 6

(1)Dalam menyusun rencana pelestarian Sumber Mata Air, Pemerintah Daerah wajib melibatkan unsur yang meliputi:
1. a.masyarakat, dan
2. b.pemangku kepentingan terkait.
(2)Rencana pelestarian Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Kearifan Lokal.

Pasal 7

(1)Zona Pelestarian Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.zona terbangun, dan
2. b.zona tidak terbangun.
(2)Zona terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi area:
1. a.Perumahan, perkampungan, perdagangan: jalan, b. d. industri: dane. area terbangun lainnya yang memiliki fungsi penunjang Sumber Mata Air.
(3)Zona tidak terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi area: persawahan, ladang, kebun: hutan, sungai, dan » 9? 20 » » area tidak terbangun lainnya yang memiliki fungsi penunjang Sumber Mata Air.

Pasal 8

(1)Pada zona terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilarang:
1. a.mengumpulkan atau menyimpan bahan yang membahayakan air di dekat Sumur resapan air. mengalirkan air limbah rumah tangga,dan /ataub.
2. c.industri, baik yang telah melalui pemrosesan instalasi pengolahan air limbah, maupun yang belum terproses melalui pemrosesan instalasi pengolahan air limbah ke dalam sumur resapan air.
(2)Pada zona tidak terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilarang:
1. a.memfungsikan dan/atau mengubah lahan hijau tidak sesuai dengan peruntukannya, melakukan penebasan tanaman yang berpotensi merusak fungsi b. kawasan, dan . mengalirkan air limbah atau bahan yang membahayakan air ke Air Permukaan dan/atau air tanah.

Pasal 9

Kawasan Lindung Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2)huruf b meliputi:
1. a.kawasan Imbuhan Air: Hutan, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Sekitar Sumber Mata Air: Sumber Mata Air yang rusak, Kawasan Sekitar Mata Air pada Sumber Mata Air yang rusak, dan kawasan lain yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi hidrogeologis.

Pasal 10

Pada Kawasan Lindung Sumber Mata Air dilarang:

a.memfungsikan Kawasan Lindung Sumber Mata Air tidak sesuai dengan peruntukannya, b. c. d. e. f. &
b.melakukan kegiatan yang merusak fungsi serta eksistensi Hutan,
c.mengalirkan air limbah, baik yang telah melalui proses instalasi pengolahan limbah maupun yang belum terproses instalasi pengolahan limbah: dan/atau
d.mengalirkan bahan yang membahayakan air ke Air Permukaan dan/atau air tanah, dan
e.area terbangun dalam Zona Pelestarian Sumber Mata Air,

Pasal 11

Pemeliharaan Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diselenggarakan pada:

a.area terbangun dalam Zona Pelestarian Sumber Mata Air:
b.area tidak terbangun dalam Zona Pelestarian Sumber Mata Air: dan
c.kawasan Lindung Sumber Mata Air.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…