Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 6 Tahun 2024
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 66
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perlindungan Sumber Mata Air
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perlindungan Sumber Mata Air
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Mata Air, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1 Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan2. Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan3. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya 4, Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), . Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang 5. Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801): . Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan 6. Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA Menetapkan : dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER MATA AIR
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
10.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
12.Zona Pelestarian Sumber Mata Air merupakan suatu kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk menentukan bentuk pelestarian Sumber Mata Air.
Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:
pemulihan Sumber Mata Air: . peran serta masyarakat, Ss d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi, dane. ketentuan pidana. BAB Il PELESTARIAN SUMBER MATA AIR £
BAB IL
Dalam rangka mempertahankan keberadaan, keadaan, dan fungsi Sumber Mata Air sesuai dengan siklus hidrologi Sumber Mata Air dan Fungsi Ekologis Sumber Mata Air, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelestarian Sumber Mata Air.
Bagian Kedua Penetapan Zona
jalan, b. d. industri: dane. area terbangun lainnya yang memiliki fungsi penunjang Sumber Mata Air.
persawahan, ladang, kebun: hutan, sungai, dan » 9? 20 » » area tidak terbangun lainnya yang memiliki fungsi penunjang Sumber Mata Air.
mengalirkan air limbah rumah tangga,dan /ataub.
kawasan, dan . mengalirkan air limbah atau bahan yang membahayakan air ke Air Permukaan dan/atau air tanah. Bagian Ketiga Kawasan Lindung Sumber Mata Air
Kawasan Lindung Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
Hutan, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Sekitar Sumber Mata Air: Sumber Mata Air yang rusak, Kawasan Sekitar Mata Air pada Sumber Mata Air yang rusak, dan kawasan lain yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi hidrogeologis.
Pada Kawasan Lindung Sumber Mata Air dilarang:
c. d. e. f. &
dan/atau
Pemeliharaan Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diselenggarakan pada:
Membuka PDF…