DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Recana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024-2039.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024- 2039,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877),
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): 4 Menetapkan 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841): . Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor5. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024-2039.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, 3. 4. Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 4 10. 11 12. 13. 14. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan 5. 6. 7. 8. 9. kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan. .Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. Kawasan Pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2024 - 2039 yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Kabupaten untuk periode 15 —-25 tahun. 4 15. 16. 17. 18. 19. 20.

(1)
(3)Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. Ekowisata adalah kegiatan Wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konserfasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:

a.Destinasi Pariwisata,
b.Pemasaran Pariwisata,
c.Industri Pariwisata,dan
d.Kelembagaan Pariwisata. Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARKAB. RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

(2)
1. a.visi,
2. b.misi,
3. c.tujuan,
4. d.sasaran,dan 1 Visi
5. e.arah kebijakan strategi dan pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2024-2039.

Pasal 3

pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah Terwujudya Kepariwisataan Maluku Barat Daya yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat.

Pasal 4

Misi pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:

a.pemanfaatan potensi Pariwisata yang dapat meningkatkan peran dalam kesejahteraan masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan Kabupaten, pengembangan kawasan Wisata untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten, mengembangkan produk Pariwisata berbasis karakteristik lokal dan berbasis masyarakat dengan tetap berorientasi kepada pasar, mengembangkan fasilitas pendukung Pariwisata, menggali dan melestarikan kekayaan Adat Istiadat, Budaya dan Lingkungan, menciptakan sadar Wisata dan sapta pesona untuk pengembangan Pariwisata, mengembangkan kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang Pariwisata agar dapat mewujudkan Kabupaten sebagai destinasi Pariwisata yang maju, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Pariwisata dan meningkatkan perannya dalam pembangunan Pariwisata, meningkatkan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya dan pelaku Pariwisata pada khususnya bahwa Pariwisata dapat mengantarkan kondisi yang lebih baik, mengembangkan kerjasama dengan daerah lain dan lembaga yang bergerak di bidang Pariwisata dalam negeri maupun dari luar negeri,dan mengembangkan kerja sama dengan daerah lain untuk melaksanakan b. d. e. £ h. k. promosi dan pengembangan Pariwisata.

Pasal 5

Tujuan pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah:

a.mewujudkan perangkat Daerah yang mampu mensinergikan pembangunan Pariwisata Secara Profesional, Kreatif, Efektif dan Efisien, terbangunnya/berkembangnya Destinasi Wisata utama yang menjadi pilar Pariwisata Kabupaten, menetapkan dan mewujudkan “ikon” Pariwisata Kabupaten yang mencerminkan kekuatan Pariwisata Kabupaten sekaligus sebagai simbol Pariwisata yang mendorong secara kuat calon Wisatawan untuk mengambil keputusan berwisata ke Kabupaten, terangkat dan berkembangnya Destinasi Wisata lain sebagai penunjang Destinasi Wisata utama termasuk di dalamnya Destinasi Wisata pendidikan, Destinasi Wisata perkebunan, Destinasi Wisata budaya dan masa kini, Destinasi Wisata kuliner, serta sentra kesenian dan kerajinan rakyat, mempromosikan Destinasi Pariwisata Kabupaten dengan menggunakan berbagai media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu meningkatkan mobilisasi perekonomian Kabupaten, peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan nusantara yang berlatar belakang motivasi berkunjung yang sesuai dengan karaktersitik dan potensi Objek Daya Tarik Wisata di Kabupaten. Peningkatan jumlah kunjungan diarahkan agar terdistribusi ke Destinasi Wisata unggulan/utama secara proporsional, dan terdorongnya minat kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata penunjang, meningkatnya lama tinggal Wisatawan nusantara, terdorongnya Wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Destinasi Wisata secara reguler, mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien:dan b. d. e. £ h. meningkatnya jumlah penerimaan dari sektor kegiatan Kepariwisataan.k.

Pasal 6

Sasaran pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:

a.meningkatnya kuantitas dan kualitas Destinasi Pariwisata di Kabupaten yang dapat meningkatkan kunjungan Wisatawan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli Kabupaten dan pendapatan masyarakat dengan berbasis pada budaya dan lingkungan,
b.terwujudnya industri Pariwisata yang dapat menggerakan perekonomian Kabupaten melalui peningkatan investasi, mendorong terjalinnya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan berpedoman pada pembangunan yang berkelanjutan,
c.terwujudnya sinergi dan tata kelola lembaga Kepariwisataan secara maksimal membangun industri, destinasi dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien,dan
d.meningkatnya peran media dan asosiasi Pariwisata yang optimal, cermat, efektif dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra Destinasi dan menarik kunjungan ke Kabupaten.

Pasal 7

Arah pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:

a.dilaksanakan pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan,
b.dilaksanakan pembangunan Kepariwisataan sesuai dengan kode etik Pariwisata dunia, Cc. berorientasi pada pembangunan Pariwisata berbasis masyarakat, berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, pemerataan, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat serta pelestarian lingkungan,
e.dilakukan pembangunan Kepariwisataan dengan tata kelola yang baik, dilaksanakan secara terpadu, lintas sektor, lintas Daerah dan lintas pelaku,dan
g.dilaksanakan dengan mendorong kemitraan antar pemangku d. £ kepentingan.

Pasal 8

Arah pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan RIPPARKAB diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
(2)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Strategi pembangunan Kepariwisataan merupakan dasar perumusan perencanaan dan program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

Pasal 11

Strategi pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

a.strategi pembangunan Destinasi Pariwisata,
b.strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata, Cc. strategi pembangunan Industri Pariwisata, dan
d.strategi pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…