DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Nama Kecamatan Moa Lakor.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kecamatan Moa Lakor. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN MOA LAKOR .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
2.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.

BAB II

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini ditetapkan perubahan Nama Kecamatan Moa Lakor.

Pasal 3

(1)Kecamatan Moa Lakor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diubah namanya menjadi Kecamatan Moa.
(2)Wilayah Kecamatan Moa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah yang sebelumnya merupakan Wilayah Kecamatan Moa Lakor.

Pasal 4

(1)Nama Kecamatan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini tetap digunakan sampai dengan dilakukannya penyesuain Administrasi Perubahan Nama.
(2)Tenggang waktu penyesuaian Administratif perubahan nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal BUPATI MALUKU BARAT DAYA, BENYAMIN THOMAS NOACH Diundangkan di Tiakur pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, ALFONSIUS SIAMILOY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI MALUKU : (8/42/2022) Paraf Koordinasi Sekda : Asisten Koodinasi : Kabag Hukum : Sekwan : PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN MOA LAKOR I. UMUM Kecamatan Moa Lakor merupakan salah satu kecamatan hasil pemekaran Kecamatan Letti Moa Lakor, yang lahir dari Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat saat Kabupaten Maluku Barat Daya belum terlepas dan berdiri sendiri, Kecamatan Moa Lakor lahir berdasarkan Perda Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Moa Lakor di Wilayah Kecamatan Letti Moa Lakor Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Setelah lahirnya Kabupaten Maluku Barat Daya yang dimekar dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya,dan seiring perkembangan Kaupaten Maluku Barat Daya pada umumnya dan khususnya Kecamatan Moa Lakor, maka pemerintah daerah merasa perlu untuk memekaran kecamatan lakor dari kecamatan moa lakor. Dan berdasarkan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, maka lahirlah Peraturan Nomor 3 Tahun 2012 tentag Pembentukan Kecamatan Lakor. Dalam muatan ketentuan peralihan perda pembentukan Kecamatan Lakor, tidak termaktub ketentuan mengenai perubahan nama kecamatan moa lakor menjadi moa dikarenakan muatan perda pembentukan kecamatan harus terpisah dari perda perubahan nama kecamatan. Sebagaimana telah dijelaskan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama masyarakat dalam Berita Acara Uji Publik Rancangan Perda tentang Perubahan Nama Kecamatan Moa Lakor telah bersepakat untuk kecamatan Moa Lakor diubah namanya dan disesuaikan dengan ciri dan bentuk Pulau maupun Kecamatan itu sendiri. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…