Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Sampah.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang 2 Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877): Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 3.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 4. 5. 6. Peraturan Daerah. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan 7 8. 9. sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduse, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah. N Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
BAB II
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: hak dan kewajiban, perizinan, penanganan sampah, pembiayaan dan kompensasi, peran serta masyarakat, larangan, dan a. b. d. e. £ pembinaan dan pengawasan.8
BAB III
Setiap orang berhak: a.
Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
Setiap orang berkewajiban:
Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
BAB IV
Setiap orang yang melakukan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki(1 izin dari Bupati. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Izin diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan. Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
Permohonan izin Pengelolaan Sampah diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah. Permohonan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup
Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:
Jenis usaha Pengelolaan Sampah meliputi:
Membuka PDF…