DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4877);
7.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Darah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai Ketua dan wakil ketua DPRD.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai anggota DPRD.
7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
8.Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Maluku Barat Daya.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
10.Uang Representasi adalah gaji pokok ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
11.Tunjangan jabatan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
12.Uang Paket adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan karena menghadiri rapat–rapat sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
13.Alat Kelengkapan yang selanjutnya disingkat AKD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan permanen.
14.Alat kelengkapan Lainnya adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara (adhoc) untuk melaksanakan tugas-tugas khusus.
15.Reses adalah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Daerah Pemilihannya dalam rangka menyerap aspirasi serta menjaga dan meningkatkan hubungan dengan pengurus dan kader partai maupun masyarakat yang diwakili.
16.Tunjangan Reses yang selanjutnya disingkat TR adalah uang yang diberikan saat melaksanakan reses kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Reses.
17.Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan dalam rangka meningkatkan Kinerja sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
18.Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang selanjutnya disingkat DO Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah dana yang diberikan kepada Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari.
19.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas Jasa Pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20.Uang Duka/Wafat adalah uang yang diberikan kepada ahli waris pimpinan dan anggota DPRD apabila yang bersangkutan meninggal dalam masa tugasnya sebagai pimpinan atau anggota DPRD.
21.Kemampuan Keuangan Daerah adalah Klasifikasi untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
22.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah bendahara umum daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah ditetapkan dengan Perda.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan; dan
7. g.tunjangan alat kelengkapan lain.
8. h.tunjangan komunikasi intensif; dan
9. i.tunjangan reses.
(2)Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan pada APBD.
(3)Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan pada pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan.
(4)Pelaksanaan pembebanan dan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

Pasal 3

(1)uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan.
(2)uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupati.
(3)uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (Delapan puluh perseratus) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi anggota DPRD sebesar 75% (Tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
(2)Tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan.
(3)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mendapat uang paket.
(2)Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mendapat tunjangan jabatan.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan dan alat kelengkapan lainnya berhak mendapat tunjangan.
(2)alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.komisi;
2. b.badan musyawarah;
3. c.badan anggaran;
4. d.badan pembentukan peraturan daerah; dan
5. e.badan kehormatan.
(3)alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.panitia khusus atau yang disingkat Pansus;
2. b.panitia kerja atau yang disingkat Panja;
3. c.panitia pemilihan atau yang disingkat Panlih;
4. d.panitia pengawas atau yang disingkat Panwas;
5. e.tim perumus; dan
6. f.lain-lain sesuai kebutuhan.
(4)Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
1. a.ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
2. b.wakil ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
3. c.anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mendapat TKI yang dibayarkan setiap bulan.
(2)Besarnya TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
(3)Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas dasar besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Pasal 9

Pembayaran TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a.untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi paling banyak 7 kali uang representasi Ketua DPRD;
b.untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang paling banyak 5 kali uang representasi Ketua DPRD; dan
c.untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah paling banyak 3 kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 10

(1)Pimpinan dan anggota DPRD berhak mendapat TR.
(2)TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh bendahara gaji DPRD pada saat pimpinan dan anggota DPRD akan melaksanakan reses.
(3)ketentuan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis dalam perhitungan besaran TR.
(4)jadwal dan waktu pelaksanaan reses lebih lanjut ditetapkan dalam agenda persidangan DPRD dengan mengacu pada peraturan DPRD tentang peraturan tata tertib DPRD.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…