Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Memuat teks peraturan…
menetapkanPeraturan Daerah tentang Perubahan An.ggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun An.ggaran 2021;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di ProvinsiMaluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4877; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 5.6.7. Indonesia Nomor 44210);Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ___......... Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Repu~lik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679}; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umumsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 20 12tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom01· 5340);' 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Ttahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005. Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parlai Politik (Lembaran NegaraRepublik Republik Indonesia Nomor 4972); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang SertaKedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 7 15.16.17.18. Negara Republik Indonesia Nomor 6041);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan AdministrasiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Pimpinan dan Indonesia Tahun 2017 Norn or 106)· ' an Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ne Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tent g gara_ Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42); . . Tah 200 6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menten Dalam Negen Nornor 13 un . , . • d Peraturan Menten Dalam Negeri Nom sebagairnana telah diubah beberapa kah terakhir engan or 21 M teri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan en n 06 ah (B ·ta Negara Republik Indonesia Tahun 2011 N tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer en °mor 310);Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 525); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentangPerubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Nege · N 32 pd an n omor Tahun 2011 tentang e om Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumbe d · An · ah r an ggaran Pendapatan dan BelanJa Daer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754}; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan KeuanganDaerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik: IndonesiaTahun 2017 Nomor 1067); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, danLaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengeloaan Keuangan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU BARA'F DAYA Dan BUPATI MALUKU BARA'F DAYA MEMUTUSKAN~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: \ I
Perubah . b rik an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagat e ut: 1.2. Pendapatan Daerah a. Semula b . Bertambah/ (berkurang) Rp 1.097 .273.692. 7 42 ,00 R£52. 957 .(i4(i. 7_Q§i34 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahanBelanja Daerah a. Semula b. Bertambah/ (berkurang) Rpl.101.567.086.5O4,00BI?.267'.447 .Q00.484.140 Jumlah belanja daerah setelah perubahan 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurag) RplO. 743.393.762,00Rp_214.489.353.778,O6 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp6.45O.OOO.OOO,OORp_O.OO Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahanJumlah pembiayaan neto setelah perubahanSisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari: Rp l. l 50.231.339.448,34Rp 1.369.014.086,988,40 Rp225.232.747.540,06 Rp6.450.000.000,00 Rp2 l 4.489.353.778,06 Rp0,00 1 1. a. Penda;patan asli daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp99. 777 .682.132,00 Rp_50.590.297.518,34 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Pendapatan Transfer 1) Semula Rp972.373.610.610,00 :2) Bertambah/(berktirang) Rp (26.736.760.812,00} Rp 150.367. 979.650 ,34 Jumlah pendapatan transfer sete1ah perubahan Rp945.636.849.798 ,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah/{berkurang) Rp25.122 .400.000 ,00Rp29.104. 110.000,00 Jumlah lain-lain pendap~tan daerah yang sah setelah perubahan
Pendapatan asli daerah -sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari: a. Pajak daerah; l ) Semula Rp32.490.485.790,00 2) Bertambah/(berkurang) Rpl0.463.333.940,85 Jumlah pajak daerah setelah perubahan b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp2 .391.596.600,00 '2) Bertambah/ (berkurang) Rp4.398.165.150,00 Rp54.226.510.000 ,00"Rp42.953.8 l 9 . 730,85 J umlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp6.789.761.750,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; ' I 'l'II I 1I i I 2. 3 . 1) Semula Rp3. 12s.ooo.ooo,oo RQ3. 7 SQ .OQ0.000_,00 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 1) Semula Rp61.170.599.7:'-2,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp31.978.798.427,49 J~mlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersum ber dari a. Transfer pemerintah pusat 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp957.085. 725.524,00RQJ29.300.428.524,00 _l Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan b. Transfer antar daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.287.885.086,00RQ 2.563.667.712,00 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalampasal 3 huruf b ,bersumber dari: a . Pendapatan Hibah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Hibah setelah perubahan Rp 13.000.000.000,00Rp 15.000.000.000,00 b. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp 12.122.400.000,00 Rp7.47s.ooo.ooo,oo Rp93.149.398.169 ,49 Rp927 .785.297.000,00 Rp 17 .851.552.798,00Rp28.000.000 .000,00 _...J 2) Bertambah/(berkurang) Rp 14.104.110.000,00 Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangansetelah peru bahan
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas: a. Belanja operasional; 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) . Rp6337.997.912.430,00 Rp(40.675.333.273,08) Jumlah belanja operasional setelah perubahan b. Belanja modal; 1) Semula Rp274.686.180.374,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp289.384.660.067,40 Jumlah belanja modal setelah perubahan c. Belanja tidak terduga 1) Semula Rpl 0.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp20.494.337 .890,08 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan d. Belanja transfer 1) Semula Rp 178.882.
Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja transfer setelah perubahan b. Belanja barang danjasa 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp285.967.725.713,OORQ..(20.564.846.417,O8 )Rp323.5O7.97O.245,OOR.2._J13.25O.616.67O ,OO) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan c. Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bunga setelah perubahan d. Belanja hibah 1) Semula 2) Bertam bah/ (berkurang) Jumlah belanja hibah setelah perubahan e. Belanja bantuan sosial RpO,OORpl .438.476.014,00Rp 19.200.034.272 ,00Rp 1.O23.836.Qoo.oo 1) Semula Rp9.322.182.200,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp(9 .322.182.200 ,00.l Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp265.4O2.879.295,92Rp31O.257.353.575,00 Rpl.438.476.01 4,00 Rp20 .223.870.272,00 Rp0,00 iii 2. 3. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas a. Belanja modal tanah 1) Semula Rp3.300.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp(2.791.500.000.00) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp508.500.000,00 b. Belanja modal peralatan dan mesin i,) .Semula Rp78.549.282. 733,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp13.608.280.861.00 Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan c. Belanja modal bangunan dan gedung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp78.619.448.737,00Rp75.573.938.927,87 .Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 1) Semula Rp108.486.517.556,00 2) Bertambah/(berkurang) Rpl 99.508.411.290.53 Jumlah belanja modal jaringan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan e. Belanja modal aset tetap lainnya 1, ) :Semula Rp5.730.931.348,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp3.485.528.988,00 Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: a . .Semula Rpl0.000.000.000,00 Rp92.157 .563.594,00 Rp 154.193.387.664,87Rp307. 994. 928.846,53 Rp9.216.460.336,00 4. b. Bertambah/ (berkurang) Rp_20.494.337 .890__,0& Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahanBelanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja bantuan keuangan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp178.882.993.700,00RQ..Jl. 75~.664.200,001 Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan
Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp 10. 7 43.393. 762 ,00 RQ.214.489.353.778 106 11 Rp30 .494.337 .890 ,08 Rp 177 .126.329.500,0Q Rp225.232.747.540 ,06 Rp 6.450.000.000,00 i
I Rp225.232.747 .540,06 Rp6.450.000.000,00 Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapatmelakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkandalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2021Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pad a ayat (2f meliputi: a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. Pelaksanaan operasi pencarian danpertolongan; dan/atau c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menganggu kegiatan pelayanan publik Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari:1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Membuka PDF…