DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Nama Kecamatan Pulau-Pulau Barbar.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kecamatan Pulau-Pulau Babar. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN PULAU-PULAU BABAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
2.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.

BAB II

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini ditetapkan perubahan Nama Kecamatan Pulau-Pulau Babar.

Pasal 3

(1)Kecamatan Pulau-Pulau Babar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(1)huruf a diubah namanya menjadi Kecamatan Babar Barat.
(2)Wilayah Kecamatan Babar Barat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah wilayah yang sebelumnya merupakan Wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Babar.

Pasal 4

(1)Nama Kecamatan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini tetap digunakan sampai dengan dilakukannya penyesuain Administrasi Perubahan Nama.
(2)Tenggang waktu penyesuaian Administratif perubahan nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal BUPATI MALUKU BARAT DAYA, BENYAMIN THOMAS NOACH Diundangkan di Tiakur pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, ALFONSIUS SIAMILOY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI MALUKU : (9/43/2022) Paraf Koordinasi Sekda : Asisten Koordinasi : Kabag Hukum : Sekwan : PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN PULAU-PULAU BABAR I. UMUM Kecamatan Pulau-Pulau Babar merupakan salah satu Kecamatan paling awal yang terbentuk sebelum dibentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya, bahkan sebelum terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang merupakan Kabupaten induk dari Kabupaten Maluku Barat Daya. Sebelum akhirnya dimekar dan terbentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya, kecamatan Pulau-Pulau Babar merupakan kecamatan yang terbentuk bersamaan dengan dibentuknya Daerah Swatranta Tingkat II Maluku Tenggara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara. Dalam Penjelasan Pasal 1 Paragraf 2 yaitu Daerah Maluku Tenggara termasuk bekas wilayah daerah-daerah “landscape tidak sejati yang rendahan” dibekas Daerah Maluku Selatan, yakni wilayah:

a.Kei,
b.Aru,
c.Tanimbar,
d.Babar dan
e.Barat-daya (Kisar). Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tenggara dimekar lagi menjadi beberapa Kabupaten dan termasuk didalamnya Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kecamatan Pulau-Pulau Babar termasuk dari Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Dalam perkembangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka dibentuklah beberapa kecamatan termasuk pemekaran Kecamatan Pulau-Pulau Babar menjadi beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau-Pulau Babar yang wilayahnya meliputi sebagian Wilayah Pulau Babar, Pulau Wetang dan Pulau Dai, Kecamatan Babar Timur wilayahnya meliputi sebagian wilayah Pulau Babar, Pulau Dawelor, Pulau Dawera, Pulau Marsela dan Kecamatan Mdona Hyera wilayahnya meliputi Pulau Luang, Pulau Sermata, Pulau Meti Marang, Pulau Meitutu, dan Pulau Kelapa. Seiring perkembangan Kabupeten Maluku Barat Daya dan juga berdasarkan Aspirasi dari Masyarakat Kecamatan Pp. Babar bahwa nama kecamatan Pp. Babar sudah tidak sesuai dengan ciri dan letak kecamatan, maka perlu ubah dan/atau disesuaikan agar mudah diidentifikasi dan dapat menjadi ciri tersendiri dari kecamatan dimaksud. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…