DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum: a. b. d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 2. 3. 4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya.
4.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan perlengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel.
5.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6.Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
7.Sarana umum adalah sarana yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat.
8.Fasilitas Umum Tertentu adalah fasilitas umum tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan bersifat monumental dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
9.Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan/atau aspek tertentu.

Pasal 2

Maksud pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum adalah sebagai pedoman dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberikan identitas terhadap jalan dan sarana umum guna mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum adalah untuk: menginventaris Nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah, menertibkan penamaan Jalan dan Sarana Umum, memudahkan memperoleh informasi dan transportasi,dan mengenang nama pahlawan, dan/atau mengabadikan nama flora, fauna, geografis dan benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu. a. b. d.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: jenis jalan dan sarana umum, pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, papan Nama Jalan dan Sarana Umum, perubahan Nama Jalan dan Sarana Umum: pembinaan dan pengawasan: dan pendanaan. a. b. c. d. e. £

BAB III

JENIS JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 5

(1)Jenis Jalan terdiri dari: a. b. c. d. jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten, dan jalan Desa.
(2)Jenis sarana umum terdiri dari: tempat Olahraga, taman dan Hutan Kotaj, pusat Kota, tempat Rekreasi / tempat wisata: dan sarana umum lainnya. a. b. c. d. e.

BAB IV

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 6

(1)Bupati berwenang memberikan Nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah.
(2)Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jenis Jalan dan Sarana Umum yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah.
(3)Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh: a. b. Cc. d. e f. Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat: keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan Negara serta Daerah, kelompok masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat, perusahaan pengembang perumahan bagi Jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya,dan badan usaha swasta sejenisnya.
(4)Pengusulan Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan: 200p nama pahlawan nasional atau tokoh nasional, nama pahlawan daerah atau tokoh masyarakat daerah, nama flora dan fauna: nama lain sesuai dengan karakteristik dan budaya daerah sepanjang tidak menimbulkan pertentangan baik unsur politik, suku, agama, ras serta antar golongan.
(5)Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(6)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(7)Ketentuan mengenai tata cara pengusulan Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PAPAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 7

(1)Setiap Jalan dan Sarana Umum yang telah diberi nama dipasangkan tiang papan nama.
(2)Tulisan papan Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menggunakan huruf latin. (3 Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
(4)Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PERUBAHAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 8

(1)Bupati berwenang menetapkan perubahan Nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah.
(2)Perubahan Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan terhadap Jalan dan Sarana Umum yang telah diberikan nama sebelumnya.
(3)Kriteria perubahan Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.adanya fakta baru terkait dengan sejarah,
2. b.peristiwa baru, dan Cc. nama Jalan dan Sarana Umum sebelumnya menimbulkan pertentangan baik unsur politik, suku, agama, ras serta antar golongan.
(4)Perubahan Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilaksanakan berdasarkan usul :
1. a.Pemerintah Daerah:
2. b.tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat,
3. c.keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan Negara serta daerah,
4. d.kelompok masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat:
5. e.perusahaan pengembang perumahan bagi jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya,dan
6. f.badan usaha swasta sejenisnya.
(5)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perubahan Nama Jalan dan Sarana Umum harus memperhatikan kepastian hukum atas keberlakuan dokumen yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
(6)Perubahan Nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(7)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendampingan, sosialisasi dan bimbingan teknis.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah:dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.semua ketentuan penetapan mengenai Nama Jalan dan Sarana Umum, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini:
b.nama Jalan dan Sarana Umum yang telah ada masih tetap berlaku dan ditetapkan oleh bupati:dan
c.nama Jalan dan Sarana Umum yang belum ditetapkan oleh Bupati wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…