Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nai Tengah Tahun Anggaran 2013, 2 Mengi : engingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangsu ndang Da rurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645): 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahag Lembaran Negara Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten ntukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Dacra swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 3. Maluku Tenggara Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Burg, Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negera Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembar Negara Nomor 3696): 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286): r 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350), 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara : 24 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Taha ..8. 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421): Lg Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 200 Weatit: EA E . ba aa Pi ye an Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan L : 3 9. ba 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049): Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502): Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan P tahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593), 4 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. -5.- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, aera Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219): Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272), Peraturan Pemeintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor $ Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351): Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 310): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: Peraturan Daerah Nomor O1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Tahun 2014 Nomor 32), Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45): eraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah pp Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63), € Menetapkan 38. 39. 40. 41. 42. ba Peraturan Daerah Nomor O1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107), Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159), Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 120), Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 162), Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2000 Nomor 07), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 7 KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013. :
|
| t Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasai 2 Sebagai berikut : 1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 14.831.323.699 81 dengan rincian sebagai berikut : a). Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp, 1.003.335.669.000,00 b). Realisasi Rp. 1.018.166.992.699,81 Selisih Lebih/(Kurang) Rp! 14.831.323.699,81
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d Tahun Ani 2012 sec titatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. '
P . ertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran: Lampiran L1: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Lampiran 1.2: Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: Lampiran 1.3: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan: Lampiran 1.4: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, Lampiran I.5: Daftar Piutang Daerah: Lampiran 1.6: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah: 1.7: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah: 1.8: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya: Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Lampiran Lampiran Lampiran 1.9: tahun anggaran berikutnya, Ni TA Daftar Dana Cadangan Daerah, dan Lampiran 1.11: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. b. Lampiran 1! : C. Lampiran III: Neraca: Laporan Arus Kas: 1 d. Lampiran IV: Catatan Atas Laporan Keuangan:
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran V dan VI Pera b. Daerah imi
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD seba gai rincian lebih lanjut dari 2 ppap aa pelaksanaan APBD. . 1g Fa 5 $
eraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap o : P orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Ditetapkan di Masohi pada tanggal 40 Sepkmcw 2014. MALUKU TENGAH 4 BUA Diun di Masohi pada al I0 Sepjogoer AD 4 SE S DAERAH UMARELLA IBRAHIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2014 NOMOR $47
Membuka PDF…