(1)Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
a.Kepala Badan:
b.Sekretariat, membawahi :
1.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan:
2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
3.Sub Bagian Keuangan:
c.Bidang Ekonomi, membawahi :
1.Sub Bidang Pertanian dan Kelauatan:
2.Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Usaha:
d.Bidang Sosial Budaya, membawahi :
1.Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia:
2.Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan:
e.Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
1.Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang:
2.Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana:
f.Bidang Pemerintahan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :
1.Sub Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Pembangunan:
2.Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan:
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
4
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran dari Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Pasal Ii Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Ditetapkan di Masohi pada tanggal 18 September 2014 BUPATI MALUKU TENGAH, YA TUASIKAN,ABUA Diundangkan di Masohi pada tanfgaN18 September 2014 SEKRETKRIS/DAERAH KABUPAYEN/MALUKU TENGAH & UMARELLA IBRAHIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 166 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU : NOMOR 27 TAHUN 2014. 5s l. Il. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH. UMUM Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah untuk memberdayakan dan mengoptimalkan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat secara efesien dan efektif, produktif dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintahan di daerah yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan berkesinambungan, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga diharapkan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, penciptaan ke arah Tata Kepemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dapat terwujud dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan dengan memperhatikan hasil kajian evaluasi kelembagaan, hasil Analisis Jabatan serta hasil Analisis Beban Kerja, maka perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, khusus Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). PASAL DEMI PASAL Pasal I : Cukupjelas Pasal II : Cukupjelas 6 LAMPIRANBAGAN STRUKTUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH KEPALA SEKRETARIAT l KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | | SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN PELAPORAN | 1 | 1 BIDANG PEMERINTAHAN, PENGEMBANGAN DAN BIDANG EKONOMI BIDANG SOSIAL BUDAYA BIDANG FISIK DAN PRASARANA EVALUASI PEMBANGUNAN SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN SUMBER SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN Ti K SUB BIDANG PERTANIAN OAN KELAUTAN DAYA MANUSIA PENATAAN RUANG PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN USAHA SUB BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN PENGELOLAAN BENCANA KINERJA PEMBANGUNAN UKU TENGAH / TUASIKAL