DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan susunan organisasi badan perencana pembangunan daerah, yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Fisik dan Prasarana, Bidang Pemerintahan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645):

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890),
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985),
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350),
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844),
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725):
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137),
9.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194): 2
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263):
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593):
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737):
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741):
14.Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816):
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
16.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2010, Nomor 68):
17.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45):
18.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2010, Nomor 68) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan BAB IV Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1. a.Kepala Badan:
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan:
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
  3. 3.Sub Bagian Keuangan:
3. c.Bidang Ekonomi, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pertanian dan Kelauatan:
  2. 2.Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Usaha:
4. d.Bidang Sosial Budaya, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia:
  2. 2.Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan:
5. e.Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang:
  2. 2.Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana:
6. f.Bidang Pemerintahan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Pembangunan:
  2. 2.Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan:
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional. 4
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran dari Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pasal Ii Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Ditetapkan di Masohi pada tanggal 18 September 2014 BUPATI MALUKU TENGAH, YA TUASIKAN,ABUA Diundangkan di Masohi pada tanfgaN18 September 2014 SEKRETKRIS/DAERAH KABUPAYEN/MALUKU TENGAH & UMARELLA IBRAHIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 166 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU : NOMOR 27 TAHUN 2014. 5s l. Il. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH. UMUM Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah untuk memberdayakan dan mengoptimalkan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat secara efesien dan efektif, produktif dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintahan di daerah yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan berkesinambungan, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga diharapkan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, penciptaan ke arah Tata Kepemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dapat terwujud dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan dengan memperhatikan hasil kajian evaluasi kelembagaan, hasil Analisis Jabatan serta hasil Analisis Beban Kerja, maka perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, khusus Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). PASAL DEMI PASAL Pasal I : Cukupjelas Pasal II : Cukupjelas 6 LAMPIRANBAGAN STRUKTUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH KEPALA SEKRETARIAT l KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | | SUB BAGIAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN PELAPORAN | 1 | 1 BIDANG PEMERINTAHAN, PENGEMBANGAN DAN BIDANG EKONOMI BIDANG SOSIAL BUDAYA BIDANG FISIK DAN PRASARANA EVALUASI PEMBANGUNAN SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN SUMBER SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN Ti K SUB BIDANG PERTANIAN OAN KELAUTAN DAYA MANUSIA PENATAAN RUANG PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN USAHA SUB BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN KINERJA PEMBANGUNAN UKU TENGAH / TUASIKAL

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…