Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah No. 3 Tahun 2015
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2015
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: rincian perubahan APBD baik itu pendapatan maupun belanja daerah.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: rincian perubahan APBD baik itu pendapatan maupun belanja daerah.
menetapkan Peraturan Daerah b. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, . . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 1 2. tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645): . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi 3. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851): - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 4. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286): . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 5. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355): - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 6. Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400), . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 7. aingTi iaTahun 2004 Nomor 104,"Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421): - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 8. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438): - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 9. Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049), Page 2 of 16
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 142, Tamabahan Lembaran Negara nomor 5547), 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 142, Tamabahan Lembaran Negara nomor 5547), 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 . Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- ! Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) :
4575):
|
'
Page 30of 16 : i , | “
4737): | |
. 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Makpa. dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 680) :
Page 4 of 16 AE 1 3 . . 3 : ' Menetapkan:
174) : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015. | Pasal 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.268.001.745.340.- bertambah sejumlah Rp. 72.643.218.660,- Sehingga menjadi Rp. 1.340.644.964.000,- dengan rincian sebagai I berikut :“an 1. Pendapatan
Bertambah/ (Berkurang) Rp. 72.643.218.660.- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.340.644.964.000.- Page 5 of 16 Pa .A.uaaaaaagaaaaaaaaaaaaawwwwwway yaaa .. 2. Belanja
Rp. 1.301.059.745.340.- b. Bertambah/(Berkurang) | — Rp. 169.118.775.660.- . Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.470.178.521.000.- Surflus/ (Defisit) Setelah Perubahan (Rp. 129.533.557.000.-) 3. Pembiayaan
1) Semula Rp. 38.058.000.000.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 91.475.557.000.- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 129.533.557.000.- b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 5.005.000.000.- 2) Bertambah/ (Berkurang) -:-- (Rp. 5.000.000.000.) Har Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. O.- Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan -: Rp. 129.533.557.000.- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. O.- Page 60f 16
1) Semula : Rp. 51.909.664.000.- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 16.260.927.000.- Jumiah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 68.170.591.000.-
1) Semula Rp. 1.033.089.983.000.- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. — 10.837.500.000.-E Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 1.043.927.483.000.-
1) Semula Rp. 183.062.098.340.- 2) Bertambah/ (Berkurang! Rp. 45.544.791.660.- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 228.546.890.000.-
a. Pajak Daerah | 1) Semula Rp. 8.033.249.000.- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.000.000.000.- Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 9.033.249.000.- Page 70f16
1) Semula Rp. 39.326.415.000.- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. “7.960.927.000.- Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 47.287.342.000.-
1)'Semula Rp. 700.000.000.- 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 700.000.000.-) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. O.-
1) Semula Rp. 3.850.000.000.- 2) Bertambah/(Berkurang) 'Rp. 8.000.000.000.- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 11.850.000.000.- (3), Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
1) Semula Rp. 40.299.264.000.- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. O.- Jumlah Dana Bagi Hasil pajak setelah Perubahan Rp. 40.299.264.000.- Page 8 of 16 1. .LXEdL ll mw
1) Semula Rp. 885.791.029.000.- , 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. , O.- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 885.791.029.600.-
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 10.837.500.000.- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 117.837.190.000.-
a. Pendapatan Hibah Ia 1) Semula Rp. 24.031.312.340.- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 29.300.664.660.- Jumlah Perdapatan Hibah setelah Perubahan | kp. 53.331.977.600.- $ hee Ko,
3) Semula Rp. 7.000.000.000.- 4) Bertambah/ (Berkurang' Rp. 13.233.021.000.- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 20.233.021.000.- Page 9 of 16
1) Semula Rp. 151.970.786.000.- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. O.- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 151.970.786.000.-
1) Semula ae Rp. O.- NN 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 3.011.106.000.- Jumiah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 3.011.106.000.-
a. Belanja Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 846.618.827.290.- 2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 5.353.147.120.- Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 851.971.974.410.-
1) Semula Rp. 454.440.918.050.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 163.765.628.540.- Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 618.206.546.590.- Page 10of 16
a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 773.456.654.000.- 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 26.947.517.540.) Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 746.509.136.460.- b. Belanja Subsidi 1) Semuia Rp. 2.035.830.000.- .2) Bertambah/(Berkurang) Rp. O.- Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 2.035.830.000.- Cc. Belanja Hibah 1) Semula Rp. 16.000.000.000.- 2) Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 2.000.000.000.-) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 14.000.000.000.- d. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 5.209.000.000.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.000.000.000.- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 6.209.000.000.- Page 11 of 16 $ “e: Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 1) Semula | Rp. 39.917.343.290.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 29.300.664.660.- f Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp. 69.218.007.950.- E ' f. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 10.000.000.090.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.000.000.000.- Jumlah Beianja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 14. 000.090.000.- 1
"
1) Semula Rp. 28.322.643.500.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.591.616.500.- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 32.914.260.000.- b. Belanja Barang dan Jasa . 1) Semula Rp. 183.063.652.895.- 1 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 40.633.848.700.- i Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 223.697.501.595.- Page 12 of 16 ks z : & E : Naa
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 118.540.163.340.- : Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 361.594.784.995.- : :
1) Semula Rp. 38.058.000,000.- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 91.475.557.000.- Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 129.533.557.000.- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. O.- 1) Semula Rp 5.000.000.000.- 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 5.000.000.000.) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan | Rp. O.- Page 13 of 16 INA ERA BATA
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 91.475.557.000.- Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan an Rp. 129.533.557.060.-
O.- F 2) Bertambah/(berkurang) Rp. O.- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp. O.-
! Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0.- 1) Semula Rp. 5.000.000.000.- 2) Bertambah/ (berkurang) (Rp. 5.000.000.000.-) ! Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp. O.- i Page 14 of 16
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri dari : 1. Lampiran 1 Ringkasan Perubahan APBD: 2. Lampiran II (Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD,
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan, 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara:
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. Page 15 of 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di MasohiTo pada tanggal —/».BUPATI MALUKU TEN sang 4 Diundangkan di Masohi d TUASIKAL ABUA padat EKRETARIS DAERAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU : Page 16 of 16 UMARELIIA IBRAHIM
Membuka PDF…