Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah No. 3 Tahun 2016
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan APBD terkait Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan APBD terkait Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016: . Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah —Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 442 1), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049): . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 5. 7. 8. Negara Nomor 5679) : Page 2 of 15 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 10. 20. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137), | Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578), | Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712): Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737), Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 903): Page 3 of 15
179): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN # MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016. NOrn Pasal 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.570.058.724.250.- bertambah sejumlah Rp. 97.781.387.280,- Sehingga menjadi Rp. 1.667.840.111.530,- dengan rincian sebagai berikut : Page 4of 15
Bertambah/(Berkurang) Rp. 97.781.387.280.- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1. 667.840.111.530.- 580.058.724.250.- 170.943.839.280.- 2. Belanja -
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. Jumlah Belanja Setelah Perubahan Surflus/ (Defisit) Setelah Perubahan 3. Pembiayaan
1) Semula Rp. 10.000.000.000.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 73.162.452.000.- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran gann 1) Semula Rp. O.- 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. O.-) Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 1.751.002.563.530.- (Rp. 83.162.452.000.-) Rp. 83.162.452.000.- Rp. 0.- Rp. 83.162.452.000.- (Rp. O.-) Page 50of 15
1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) ag. Rp. Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 136.421.120.750.-
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan E Rp. 1.293.573.026.780.-
2) Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 86.093.161.000.-) Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 237.845.964.000.-
a. Pajak Daerah | 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp: 9.785.949.000.- Rp. 23.775.051.000.- Rp. 33.561.000.000.- Page 6 of 15
1) Semula | Rp. 40.910.738.250.- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 15.949.382.500.- Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 56.860.120.750.-
1) Semula Rp. 7.500.000.000.- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 38.500.000.000.- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 46.000.000.000.- PaE
1) Semula Rp. 40.299.624.000.- 2) Bertambah/ (Rp. 17.229.010.000.-) Jumlah Dana Bagi Hasil pajak setelah Perubahan Rp. 23.070.614.000.-
1) Semula Rp. 977.608.288.000.- 2) Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 70.803.958.820.-) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 906.804.329 180.- I 4E Page 7 of 15
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 193.683.083.600.- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan 1 E Rp. 363.698.083.600.-
a. Pendapatan Hibah 1) Semula Rp. 118.103.370.000.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. O.- Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan
3) Semula Rp. 20.233.021.000.- 4) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 63.473.625.000.- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan
1) Semula Rp. 185.602.734.000.- 2) Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 151.970.786.000.-) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan 118.103.370.000.- UI 33.706.646.000.- 33.631.948.000.- Page 8of 15
1) Semula Rp. O.- . 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 2.404.000.000.- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 2.404.000.000.-
W
1) Semula Rp. 985.908.114.101.- 2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 85.690.978.695.- Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 1.071.599.092.796.- b. Belanja Langsung 1) Semula Rp. 594.150.616.149.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 85.252.860.585.- Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 679.403.470.734.-
a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 788.130.309.049.- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 45.934.871.599.- Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 834.065.180.648.- Page 9of 15 . Belanja Subsidib. 1) Semula ' Rp. 2.035.830.000.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. O.- Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 2.035.830.000.- Belanja Hibah 1) Semula Rp. 36.906.698.052.- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 27.401.231.300.- Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 64.307.929.352.- . Belanja Bantuan Sosiald. 1) Semula Rp. 6.209.000.000.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.959.000.000.- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 8.168.000.000.- . Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desae. 1) Semula Rp. 138.626.277.000.- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 10.395.875.796.- - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp. 149.022.152.796.- Page 10 of 15
1) Semula . Rp. 14.000.000.000.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. | O.- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 14. 000.000.000.-
1) Semula Rp. 31.478.448.630.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 7.387.162.500.- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 38.865.611.130.- b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula | Rp. 226.448.278.029.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 28.170.298.962.- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan - Rp. 254.618.576.991.- c. Belanja Modal 1) Semula Rp. 336.223.883.490.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 49.695.399.123.- Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 385.919.282.613.- Page 11 of 15
“(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
1) Semula Rp. 10.000.000.000.- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 73.162.452.000.- ” Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 83.162.452 .000.- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. O.- 1) Semula Rp O.- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. O.- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. O.-
1) Semula Rp. 10.000.000.000.- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 73.162.452.000.- Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 83.162.452.000.- setelah Perubahan Page 12 of 15 Apa
1) Semula Rp. O.-” 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. O.- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan gr Rp. /
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp: — 0.- 1) Semula Rp. O.- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. O.- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. b. Pembayaran Pokok utang Pemerintah Daerah sejumlah Rp. —. 0.- 1) Semula Rp. O.- 2) Bertambah/(berkurang) Rp... O.- Jumlah Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. Page 13 of 15
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri dari :
Pasal,6 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Page 14 of 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Ditetapkan di Masohi . pada tanggal 25 Oktober 20/16 ? BUPATI MALUKU TENGAH KA TUASIKM ABUA Diundangkan di Masohi LT As WAERAH sNMFALUKU TENGAH AL, padat 5 Oktober 2016 UP UMARELLA IBRAHIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 182 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU : (14/1/2016) Page 15 of 15
Membuka PDF…