DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, yang diantaranya menetapkan definisi pelayanan satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Kemudian, Perda ini juga mengatur mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipimpin seorang Kepala Badan yang menyelenggarakan fungsi (1) penghimpunan, pencarian informasi, mempelajari dan mengolah data tentang peraturan, kebijakan serta bahan lainnya yang berhubungan dengan peluang investasi; (2) inventarisasi, menumbuhkembangkan serta mempromosikan peluang investasi, penanaman modal dan perijinan; (3) perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengendalian bidang koordinasi penanaman modal dan pelayanan perijinan. Struktur organisasi Badan terdiri atas Kepala Badan, yang membawahi Sekretariat, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah: - Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 1 Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890): 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985), 3. . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350): 4. - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 5. Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815): - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724), 6. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234): . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137), 8. . Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194): 9. 2

10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263),
11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Periayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4278):
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593):
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /KotafLembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737):
14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833):
15.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal:
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah,
18.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008Nomor 45): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH Menetapkan dan BUPATI MALUKU TENGAH MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
7.Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.
8.Pelayanan Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
9.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi. 10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah. 4

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung Bupati di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi: a. Penghimpunan, mencari informasi, mempelajari dan mengolah data tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan peluang investasi, penanaman modal dan perijinan,

b.Penginventarisasi, menumbuhkan/ mengembangkan serta mempromosikan peluang investasi, penanaman modal dan perijinan:
c.Perumusan kebijakan teknis di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
d.Pembinaan dan pengendalian dibidang pengelolaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan:

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
1. a.Kepala Badan: 5
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
1. b.Sekretariat, membawahi,
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  3. 3.Sub Bagian Keuangan
2. c.Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, membawahi,
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan
  2. 2.Sub Bidang Pengendalian
3. d.Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahi,
  1. 1.Sub Bidang Promosi
  2. 2.Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal
4. e.Bidang PelayananTerpadu Satu Pintu,
  1. 1.Sub Bidang Sistem Informasi
  2. 2.Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan
5. f.Tim Teknis
6. g.Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

PadaBadan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil daiam jabatan fungsional berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai kebutuhan, kemampuan serta beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan dari jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 6

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)&)
(2)
(3)
(4)

Pasal 9

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur. Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagiandapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tim Teknis terdiri dari Satuan Keja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk- petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VILL

ESELONISASI

Pasal 11

Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b: Sekretaris adalah jabatan eselon Ili.a: Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b: Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV.a:

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…