Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Rincian APBD termasuk Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Selain itu diatur pula tentang keadaan darurat beserta kriterianya.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, c. “Pasal 18 Ayat (6) Undang-UndangDasar negara Republik Indonesia Tahun 1945: , Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Norrior 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra 'Yingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645): NN Tn Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi : Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), | | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiin 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), . 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentarig Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 5. , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), | 6. . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraP Republik Indoriesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan. Keuangan. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), - 7. N 8. . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor 5049), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 9. | 2|Page Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan “Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) : |
1) 'Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Mendahului, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
» Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga pada APBD tahun berkenaan, Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengari menggunakan Belanja Tidak terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga menjadi belanja Langsung daiam bentuk program dan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, | Pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak « Terduga dengan cara, melakukan pergeserari dari Belanja Tidak Terduga menjadi Belanja Langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati mendahului Penetapan Perubahan APBD. Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD dapat disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Page8 Pasal 9 a Bupati Menictapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja IDaerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggarari Pendapatan dan Belanja. Daerah. a '
Peraturan Daerahini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguridangani Peraturan Daerah ini dengar penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. -g Ditetapkan di Masohi pada tanggal 2 peembar. f Pit. BUPATI MALUKU TENGAH, he MUHAMMAD SALEH THIO Diundangkan di Masohi ada tanggal Kan Pa EKRETARIS DAE JPATEN MALUKU TENGAH "N Naga 4 IBRAHIM snvAIAa$Nae RAH- NOMORREGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU : (37 2 pa) 9 (Page Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM KABUPATEN MALUKU TENGAH M. TUAKYA, SH, MH NIP, 19650720 200003 1 003 10|Page
Membuka PDF…