DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 164

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, penataan negeri administratif, kewenangan negeri administratif, penyelenggaraan pemerintahan negeri administratif, musyawarah negeri administratif, peraturan negeri administratif, keuangan dan aset negeri administratif, pembanguan negeri administratif, Badan Usaha Milik Negeri administratif, kerjasama negeri administratif, lembaga kemasyarakatan negeri administratif, pembinaan dan pengawasan, wilayah negeri administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Desa disebut dengan istilah Negeri Administratif di Daerah Kabupaten Maluku Tengah merupakan satuan pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D) sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang- undangan, dan perlu ditetapkan pengaturan mengenai Negeri Administratif dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Negeri Administratif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NEGERI ADMINISTRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
4.Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5.Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
6.Camat adalah kepala pemerintahan wilayah Kecamatan di daerah Kabupaten Maluku Tengah.
7.Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat teritorial yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dibantu perangkat Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
9.Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah kepala penyelenggara pemerintahan Negeri Administratif.
10.Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Negeri Administratif oleh Pemerintah Negeri Administratif dan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
11.Badan Permusyawaratan Negeri Administratif selanjutnya disingkat BPNA adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Negeri Administratif berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. 4
12.Musyawarah Negeri Administratif adalah musyarawah antara BPNA, Pemerintah Negeri Administratif, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPNA untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Negeri Administratif.
14.Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Negeri Administratif dalam rangka memilih Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15.Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam kurun waktu tertentu.
16.Perangkat Negeri Administratif adalah unsur staf yang membantu kepala Pemerintah Negeri dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Negeri Administratif dan unsur pendukung tugas kepala pemerintah Negeri Administratif dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17.Peraturan Negeri Administratif adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPNA.
18.Peraturan Bersama Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Pemerintah Negeri Administratif/Negeri dan bersifat mengatur.
19.Peraturan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan bersifat mengatur.
20.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Negeri Administratif untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. 5
22.Kewenangan Negeri Administratif adalah kewenangan Negeri Administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri Administratif berdasarkan prakarsa masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23.Kewenangan Lokal Berskala Negeri Administratif adalah kewenangan yang telah dijalankan oleh Negeri Administratif atau mampu dan efektif dijalankan oleh Negeri Administratif atau yang muncul karena perkembangan dan prakarsa masyarakat Negeri Administratif.
24.Keuangan Negeri Administratif adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negeri Administratif.
25.Pengelolaan Keuangan Negeri Administratif adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Negeri Administratif.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri Administratif.
27.Dana Negeri Administratif adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Negeri Administratif yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
28.Alokasi Dana Negeri Administratif adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Negeri Administratif sebagai kesatuan masyarakat hukum yang bersifat teritorial yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENATAAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 3

(1)Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penataan Negeri Administatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6
(2)Penataan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan;
2. b.penggabungan;
3. c.penghapusan; dan
4. d.perubahan status.
(3)Penataan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Negeri Administratif, kondisi sosial budaya masyarakat Negeri Administratif, serta kemampuan dan potensi Negeri Administratif.
(4)Penataan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 4

(1)Negeri Administratif dapat berubah status menjadi Kelurahan.
(2)Perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.luas wilayah tidak berubah;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
3. c.sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
4. d.potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
5. e.kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
6. f.meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
7. g.akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
8. h.kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
9. i.batas usia Negeri Administratif paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 5

(1)Perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Negeri Administratif bersama BPNA dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
(2)Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Negeri Administratif. 7
(3)Pemerintah Negeri Administratif memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Negeri Administratif untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan.
(4)Musyawarah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Negeri Administratif dengan tujuan menyepakati perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan.
(5)Hasil musyawarah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Berita Acara musyawarah Negeri Administratif dan dilengkapi dengan notulen musyawarah negeri.
(6)Hasil musyawarah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Negeri Administratif menjadi kelurahan.
(7)Bupati setelah menerima laporan Kepala Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan.
(8)Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan.
(9)Kajian dan verifikasi berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan.

Pasal 6

(1)Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Negeri Administratif menjadi Kelurahan.
(2)Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
(3)Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 7

(1)Seluruh barang milik Negeri Administratif dan sumber pendapatan Negeri Administratif yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut.
(2)Pendanaan perubahan Negeri Administratif menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 8

Pasal 8

(1)Kepala Pemerintah Negeri Administratif, perangkat Negeri Administratif, dan anggota BPNA yang Negeri administratifnya diubah status menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
(2)Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Administratif, perangkat Negeri Administratif, dan keanggotaan BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pengisian jabatan Lurah dan perangkat kelurahan berasal dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan status Keluruhan menjadi Negeri Administratif.
(2)Perubahan status Kelurahan menjadi Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat pedesaan.
(3)Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan karakteristik :
1. a.kondisi masyarakat homogen;
2. b.mata pencaharian masyarakat Sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
3. c.akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
(4)Perubahan status Kelurahan menjadi Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Negeri Administratif atau sebagian menjadi Negeri Administratif dan sebagian menjadi Kelurahan.

Pasal 10

(1)Kelurahan yang berubah status menjadi Negeri Administratif, sarana dan prasarana menjadi milik Negeri Administratif dan dikelola oleh Negeri Administratif yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat.
(2)Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 9

Isi peraturan

Teks164PDFHirarki

Memuat teks peraturan…