DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 148

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah, prasarana dan sarana, pembiayaan dan kompensasi, retribusi pelayanan persampahan, peran serta masyarakat, pengaduan masyarakat, petugas kebersihan, perizinan, insentif dan disinsentif, kemitraan, pembinaan dan pengawasan, bank sampah, pengelolaan sampah berbasis kearifan lokal, tanggap darurat, larangan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1050);
12.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
13.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5.Dinas adalah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihan atau persampahan.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendelegasian/pelimpahan wewenang dari Bupati untuk melaksanakan kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
8.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan.
10.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11.Penyelenggara pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah dinas, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4
13.Badan usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
14.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
16.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
17.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
18.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
19.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
20.Petugas kebersihan adalah setiap orang pribadi yang diberikan tugas oleh pengelola sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah.
21.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan/atau berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
22.Pengelola sampah adalah setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah.
23.Tempat sampah adalah tempat atau wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah yang disediakan dan/atau digunakan oleh penghasil sampah.
24.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
25.Tempat Penampungan Sementara yang selanjut disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
27.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
28.Pengomposan adalah proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme atau lainnya, sehingga terbentuk kompos. 5
29.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
30.Insentif adalah bentuk apresiasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang tertentu karena melakukan pengurangan sampah atau melakukan pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
31.Disinsentif adalah perlakuan yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap orang tertentu yang tidak melakukan pengurangan sampah atau tidak melakukan pengolahan sampah sesuai dengan kententuan peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan atau berpotensi menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan/atau lingkungan.
32.Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah atau karena keadaan kahar.
33.Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur-ulang dan/atau diguna-ulang sehingga memiliki nilai ekonomi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

(1)Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
1. a.sampah rumah tangga.
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan sampah bertujuan :

a.mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
c.meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah;
d.menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah; dan
e.mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah Bebas sampah (kobama = kota bebas sampah). 6

Pasal 4

Prinsip Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan prinsip :

a.keterpaduan;
b.akuntabilitas;
c.transparansi;
d.efisiensi;
e.efektifitas; dan
f.kepastian hukum.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi :

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

a.menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; 7
c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) Tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

(1)Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Bupati menetapkan :
1. a.kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
2. b.rencana induk pengelolaan sampah; dan
3. c.studi kelayakan pengelolaan sampah.
(2)Instansi menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, rencana induk pengelolaan sampah dan studi kelayakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
2. b.program pengurangan dan penanganan sampah; dan
3. c.pengelolaan sampah berbasis masyarakat/komunitas.
(4)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memuat:
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
2. b.target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
(5)Penyusunan kebijakan strategi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
(6)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah;
3. c.pemanfaatan kembali sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah;
8. h.pemrosesan akhir sampah;
9. i.kelembagaan;
10. j.peran serta masyarakat termasuk potensi kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha; dan
11. k.pendanaan dan sumber pembiayaan. 8
(7)Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) Tahun dan direvisi paling sedikit sekali dalam waktu 5 (lima) tahun.
(8)Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan rencana induk pengelolaan sampah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Setiap orang berhak :
1. a.mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu oleh Pemerintah Daerah;
2. b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan pengelolaan sampah;
3. c.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
5. e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat dilakukan dengan cara antara lain :
1. a.pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan sampah;
2. b.pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
3. c.pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
4. d.pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
(3)Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembinaan agar pelaksanaan pengelolaan sampah oleh masyarakat dilakukan secara baik dan berwawasan lingkungan, antara lain dengan cara : 9
1. a.meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
2. b.menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat tentang kebersihan lingkungan;
3. c.menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian masyaraktat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan sampah; dan
4. d.menumbuhkembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau komunitas.
(4)Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Setiap orang berkewajiban:
1. a.mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
2. b.memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan tempat tinggal/tempat berusaha; dan
3. c.memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, situ, sungai, dan pesisir yang terletak di lokasi atau di saluran air tempat tinggal/tempat berusaha.
(2)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan cara antara lain :
1. a.menyediakan wadah penampungan sampah didepan bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha atau di dalam kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis/sifat sampah, yaitu sampah organik, dan sampah anorganik;
2. b.memilah sampah sejak awal dengan menempatkannya ke dalam wadah penampung sampah yang telah disediakan;
3. c.mengupayakan penggunaan/pemanfaatan kembali sampah berupa produk atau kemasan, seperti tas plastik/kresek, bungkus kado, botol, kaleng, drum dan lainnya;
4. d.mengupayakan mengolah atau memanfaatkan sampah organik, seperti antara lain untuk membuat kompos (composting), menjadikannya pupuk dengan menimbun ke dalam tanah, menjadikannya sumber pangan hewan dan lainnya;
5. e.mengupayakan membuang/mengantarkan sampah ke TPS yang telah disediakan, dalam hal tidak tersedia atau tidak dimungkinkannya pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah; 10
6. f.mengumpulkan sampah yang dihasilkan oleh alam yang berada di persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha, atau di lahan milik umum atau lahan ruang terbuka hijau, yang terletak di depan atau samping persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha;
7. g.mengambil/mengangkat sampah yang berada di dalam saluran drainase yang terletak di sempadan persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha dan menempatkannya di wadah sampah sesuai dengan jenis/sifatnya;
8. h.mencegah membuang sampah ke tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah;
9. i.mengumpulkan dan memilah sampah yang berada di kapal untuk selanjutnya menempatkannya di wadah sampah yang disediakan, baik yang berada di lokasi pelabuhan atau di luar lokasi pelabuhan;
10. j.membuang sampah ke TPS/TPST sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam peraturan ini; dan
11. k.batas waktu maksimal pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j yaitu pukul 06.00 WIT.

Pasal 10

(1)Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah berdasarkan sifat/jenis sampah.
(2)Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memilah sampah dari sumbernya sebelum diangkut ke TPS dan/atau TPS 3R.
(3)Fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada Standar Teknis Pemilahan Sampah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
(2)Setiap produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Isi peraturan

Teks148PDFHirarki

Memuat teks peraturan…