DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini diatur tentang : Nama Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, Kedaluarsa Penagihan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Surat Tagihan Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuke melakcsnakan ketentuan Pa8al $2 Undang-Undang Noraor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daera.h dan Retribusi Daerah, maka Pajak Peneragan Jalan merupakan salah sat jenis Pajak Kabupaten / Kota yang daoat dipungut oteh Daer ah, b.bahwa dergan berlakunya Undang-Undang omor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturn Daerah Kabupaten Mathur Tergah Nomo 09 e n 20OT enang Pajal ereran&an Jalan idate sesua lagi dengan perkpmbangan msyarakat schingga pertu dganti dan disestakan dengan Perataran Perundagnndangar yang beraeu
c.badwa heriasarkan perimbargar ohagman dimaksud du±am huruf a dan hurufb, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturar Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan; ' I. Undang-Unang Nomor 6¢ Taun 1958 entang Penetapan Un~dang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingat II dalam Wilayah Daerah Swstantra Tingkat I Mahuku (Lembaran Negara Tahu 1953 Norr.or 1 1 I , Tarbahon Lembaran Negara Noror 1645); 2.Undang-Undang Nonor 8 Tahun 1981 entang Hukum Ac#ra idea (Lembaran Negara Tahun 1981 Norr 76, Tarn bahan Lembaran Negara Nomor 3209) 3~ndang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 entang Pembentuka Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggar Barat jo. Undang Urdang Noror 6 Tahun 200 tentanp Perubahan Atas Undan,g-Undang Normor 6 Tahun 199tentang P e mb e n t a n o v s i Mahut Lara. abupaten Buru dan Kabupaen Maluku Teoggara Barut 'Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896] i Undang-ndang Nomor 19 Tun 2200 :cntang erubahan Atas indang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentaur.g Penagihan Pajak dergan Surat Paks.a (Lemnbaran Negara Tahun 2000 Nomnor 129, Tmbahan lembaran Negara Tahun 3987

5.Undang-Undang Noror 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 6.Undang-undang Noror 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagan Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten epulauar Ar di Provinsi Maiuku [Lembaran Negara Tahun 2003 Nor0r 55, Tambahan Lembaran Negara Norr 4350; 7Undang-Undang Nomor Tahun 2GD4 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Tahun 200 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) • • • FEN"AN PA.JA DE{ERAN;AN !ALAN d (I t
8.U n d an g Unsang omor L5 T u n i i tunang F e u e r # a n cngeloiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Lembaran Negara Tan 200 Nomor 661, Tambahan Lembaran Negara ornor 400], • Undang Undang omor 33 Tahun 2~0 entang Perimbangan euangan antara Peterintah Pusat dan Pererintah Daerah tLembaran Negara Tun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438] 1o.Undang-Undang Nomor 28 Tahu 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Tahun 2009 Morar 130, Tambahan Lembau Negara Republik Indonesia Nomor 5234); I Undang-Undang Nomor t2 Tahun 201! tentang Pembenrukan Peraturan Percundang-undangan (Umbaran Ncgara Tahun 220II Nomor 82, Tan baha Lembaran Negara Noro+ $278, 12Un.dang Undang omor 23 an•n 20 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Tahu 2014 Nemnor 24, Tambahan Lombaran Negara Nomo 244) sebagairoana telah iubah btburapa kali terakhir dengan Undang Undang Noma g Tahu 201 ;tar Pr'aha Kcu Urang-Undan Nomor 23 Tahu 201 tentang Pemenntahae paerah (Lembaean Negara Tahu n 2015 Momor 58, Tamaha Lembaran Negara Nomor 5679] .Peraturan Pemerintah vomor 13 {aun I979 teman; Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat [I Arbon (embaran Negro Tahun 1979 NOmor 20, Tambahan Lembar an Negara Noror 3137) .Peraturan Pemer.nah mor 58 Tahun 20OS tantang Pengetolaan euangan Daeruh (Lembaran Negara Tahn 2200s Nror 140, Turnbo.han Lmbar.n Negara Noor 4$78] 5.Percturan Pemerintah Norr 18 Tahun 201% tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomnor I14, Tambahan Lembaran Negara Naror 5887) 16 Peraturan Menteni Dalam Negen. Nomor 80 Tahun 2015 enrang Pembentulean Produk Huku Darah (Berita Negara Tahun 2015 Nomr 2036) 17.Peraturan Daerah Kabpaten Malo#o Tengah Nomor 0« Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Ssuman Prang#at Daerah Kabu paten Maluku Tengah Lembaran Daerah Kabu paten Maluku Tengah Tau 2016 Noor 183] DWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABIJPATEN MA!UKL TENG AH • dan BUPATT MAL&KI TENG AH MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I

Pasal l Dalam Peraturan Daerah iriyang dimaksud engan Daerah adalah Daerah Kabupaten Malukeu Tengah s ' l ' t l 2 Pere:intahan Daerah adaiah Penyeienggaraan trusan Pemerintahan oich Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tgas pembantuan dengan prinsip otonomi seltas-huasnya dan sistim dan prinsip Negara esatuaun Repubfi Indonesia scbagaimana dimaloud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 emerntah Daerah adalah Kepala Dae:rah sebna UJnsur penvelenggara Pemerintahan Daerah yang merimpin pelaksanaan rusan pomemintahan yang menjadi kewenangan kaer.ah otonom Dewan PeraKlan Raisya, Daeran yang setan' t s disirgka pop dalat Lembaga peewakilan Raleyat Daerah yang berkedudukan sbagai unsur penyclenggara pemcrin:ahan datrah 5 Bupat adalah upati Maluka Ter.gah

Pasal 3

( I ). Objek Pajak: Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, bike yang dihasilien sendiri maupun yang diperolch dari sumber lain I2). Lisrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksnd pada ayat ' ) ) mneliputi selurub pembangkit histrik (]. Dikecuahikan dari objek Pajakx enerangan Jalan sebagziman.a dimaksud pads ayat [l) t a@alnh

a.Pengunaan tenaga listrik olet instansi pemerinaih an pumcrintah daerah
b.engunaan tenagi istik pati tempt te.pa )Yi higuunwan oieh keutaan, on sultan, perwakilan asing dengan asas timbal ali
c.Pengunaan tenaga listrik yang dihasulkan sendiri den@an kapasrtas tertentu yang tidak ncmerlukan iain dan instansi teknis terkait
d.Penggunaan tenaga listnik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah. • • • • y • Faal (I Subick Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listik ; ajib paa ad±ah cran s pribadi atou badnn yang rnenggunakan tenago istil D y l.u m hal tenaga histrik disediekan aleh sumber fair. Wajit Pajak ndalah penyedia tenaga l s e l 4 DASAR PENGENAAN TARIF DAN T T % F E R I TN N » (I) Dasar pengenaan pajalc adalah nilci jual tenaga list

(2)Ni!ai jual tenagga listrik sebagaim@na dirt.ak.sud pada ayet (I) ditetapkan ;
1. a.Dalam hal tenaga liatrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilad jual tenaga listrike adalah jumlah tagihan biaya beban ftetap ditambah dengan biaya perakaia kwh / variable yang ditagihkan dalamn rekening listrik
2. b.Dalar ha! anoga listrik dihas~.lan tendii Nii Jua Teoagt Listik dibitung berdaarkan kpitas tersedia, tingkat penggunaan Listi, jengka waktu pcmakaian bistrik an harga satan listrike yang berlaku diritayah daera.h yang bersangkutan Tarif paja ditctapkan scbag@i beruku Peggunaan casga listik dai su:br h . Untk industry pertambwngan minyak bumi tan gas alamn scboar %Jigs perenj
  1. 2.Bkn untuk industry, pertambangan minyak bu.mi dan gos lain sebesa 10 % [sepu'uh persen);
3. b.Pengunaan tenaga listrik yang dihasibkan sendiri sebesar IS % (satu koma bima persen).

Pasal 7

(I Beser pokok pAjak yang terutang cdihitung dengan cara megalihkan tarif sebagairman dimaksuad dalam Peal 6 dengan dasar pengenaar. pajak sebagaimans dimakesud tarif daar Pasat S, 2 Pajak terutang dipgut di dacrah terpat ponggunaan tcnaga lisui BAB IW Pajak Penerangan daan yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Maluku Tengah 8AB V PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK Fasal9 (l Setiap wajib pajak mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini adan Penguioia euangan danset Daerah dalar jangka waktu sclrbat - iambatnya 3O (tigo puluh] hari sebelumnya dimulai kegiatan usahanya kecuali ditentukan lain 62' Apa0ila wajib pajak uidak melaporkan sendii t a n a n a scbagaimana chimaksud pada ayat ( I ] Paal ii Badan Pengelola euaogan an Aset D r a t h aan enclaftarkan usaha wapb paok secara yabatan ' Pas.al S ' iF •· • , i 3 Fundaftaran ucha sebagaimana dimaksnd paca ayat ± Puss in <iaakan scbagai benikut

a.engsaha/penan&sungiawab atau asanya mengambil, mengis dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Baden Pengelola Keuangan dan Ast Dara.h
b.Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangan disampakan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengar mclarapirkan " I. Fotocopy (P pengusaha/pcnangsung jawab/ penenma kuasa, 2 Fetuopy Surat Keterangan domisihi tempat usaha,
1. 3.Fotocopy Surat lzin Usaha Perdangangar (SUP jika ada, Fatocopy Akre Fendirian, jka ad
2. 5.Fe\copy PBB Temipat Usaha jika ada urst Kasa npafit pengusaha'nenng8 5nwnab terhano@a dengan disertai Fotocopy Tp dari pembeni euast
c.Terhadap penerimaan berkas pendadtaran, Dad engelola euangpn dan Aset Dacrah rrembenkan tanda terira pendadtaran • Berdasarkan keterangan Waib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, K'repala Badon Pedapatan Daerah menerbitka 1 Surat Pengukuha scbage Wajib Pungut Pajak Daerah dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah yang dikenakan;
1. 2.Surat Penunjukan sebagai Pemik/ Penanggung Jawab Usaha Wajib Pajak;
2. 3.Kartu NPWPD; 4 Maklumat,
3. 5.Si@tem Pemungutan Pajak ' s Peeyerahan Sr#a Pengukuhan Surat Penunjukan , Kartu pada pengsaha/penanggung jwob tau uussnya pctapatan NPWPp dan Makumat cua lands terira BAE VI MASA PAJAK SAAT PAJAR TERUTANO DAN SURAT PEMERITA HJAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

Masa pajak untuk Pajak Penerar gan Jalsn aatah jangia waktu yang lamanya l {satu) bufan takwin Paa 1 1 Pajak terutang dalam masa pajak terjai pada saat penggunaan histni TATA CARA FERHITUNGAN DAN ENETA8AN 2 A i asal 12 ti) Laham jangksa wakru 5 (hima) tahun sesudah terhitungnyi pajak, Bupati dapat menerbitkan a $DDKB dalarm hol mm I) Jika berdasarkan hasil pcmeriksaan atau ketetapan lain, pajak yang terutang tidak atau urang Dayar; • • ' ' 2' Ji sSPTD tidal disampaikan kepada Bupat daam janghn wakt tertentu dan stelah ditegur secara tertulis 3 hike ewajiban mengisi srpp tide terpoouhi pajak tertang d i n g secara 1bat an • D SPDST jika ditemukan data baru dan atau data yang semuta belum terungkap yang obatkan penambaban dan idak adn «rei paja

c.SKPD#N jika ditcmukan juratah pajak tcrutang s@ma jumlahnya dengan jumiah kredit pajak atau pajar ricake tertang dan ridsk ala eredit pajak

(2)urlah kekurangan pajak yang terutang dalar SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (I] hurufa angka tl] dan angka (2) dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% (du.a persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau teriarbat dibayr untuk jangka waktu paling lama 24 {dua puluah empat; bulan terhitung tejak eaat terhitungnya pajake, 3) Juarlah kekurang«an pajak yang terutang dalam SKPDBT ±ebagsumana diraksud pada ayat (I hurufb dikenakan banksi admiristrasi berupa kenaikan webesa 100% (cratua person) dari jumlah kekurangan pajak tersebut; '4) Kenaikan sebagaimana dimakesud pads ayat [3j tida dikenakan apabia Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan tty t h a h pajak yang tertang dalm SKPDKB ebagaimna dimaksad aat {tJ huruf a angka 3«ikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2% (dua puluh Lima persen} dai pokok yang ditambah bunga sebesor 2% (dua person) acbulean ebclurn dihitung Gari papal angkurag atau terlambat dibayar untuk jangka watu pasting lams 24 (ua puluh empau bulan dihitung sejak seat terutangnya paja.. Peal 13 Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, an SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat
(7)dis.par dcngun Perarran Bu pati (5] Ketentuan mengenoi rats cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak ditetapkan olch Bupati Pas 15 ) iembayaran paja haus diakukan sekaligns ata P a na s 63) '-, pai cna: zone::kan pesetja ,pa jt rnngangsur pajak terutang pada kurung waka tertent vang dentukan ' ajas untuk menunaa an getclah memenub persyaratan b tl " t t ' [3} Ferundaan parabayaran pajak sebagziman d m . s u d pad ayan tj dikutan sampai batas wakctu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar % idua persen} perbulan dariumlah paja yang bclum atau kurang bayar [4) Angsuran pembayaran pajak sebagairana dirmaksud pada ayat f2) haus dilaukan sccara teratur dan brtrurut - turut dengan dikenakan bunga scbesar 2% (dua pcrsen perbulan darijumlah pajak yang belum atau kurang bayar (5y Persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembayaran serta tata cara pembayaran pemntaan tan angsran sebagaiaa rims pats ant t3} eden tt ditetapkan 4eh Bupati (] SPDK, SKPDKBT, $7pp, Surat Keptsar Pembetutan Surat Keputusan Keberatan, dan P u s a r. Bauding. yang mcnycbabkan scgairoso jumlat pajah o g hsru dibayar hcrtambah mnerupakan dasar penagihnn p~yak (2I Surat teguran atau surat pcnngatan atau srat ain yang scjanis scbagmi awad tindakxan pelaksanan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh)] hari sejak jatuh tempo pemabayaran. t Dalere jengk welet 7 (tjuh} heri setelah tenggad surat tegurea at sat pernget en ate surat lain yang sejeris, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang '
(4)Surat Tegguran, Surat Peringatan atau surat lain yang, sejenis sebagamana dimnaksud pada ayat (l] dikeluarkan oleh Pejabat. Pata) 17 (I Apabils jum/ah paj# yang harus dibayar tidak ditunasi dalam jangka watu sebagaimana daenrsan dalam Surat Teguran ata rat Feiasatan ma#a jwlat pajak yang has dibavar dapat ditagih dcngan Surat aks t2] Fe;abat. yang ditunjuk mnenerbitkan Surat. Faksn evelrh 2 1 {ua p { u h sat, hari sejn anggal Surat Teguran atau Surat Peringatan tu urat lain yang eenis a±al 18 Apab~la jumlah pajak yang rasih hars dibayar tidak dilunasi dalamn jangka waktu x 24 jam sesudah tanggl pemberitahuan Surat Pakcsa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ( l i Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi jumnlah pajak terutang setelah ow 1 (empat bolas} hari sojak tanggat pclaksanaan Sara Perman Melakssnakan nyitoan, Pejabat yang hitunjuk mengojulns ermiotsan penctapan taoggal pelelangan epad Kantor Lclag Negara (i Sete.ah Kantor Lelag Negara monetapkan hari aogpal, jam dan tempat pelaksanaan lelatg, Juru Sita memberitahukan cegan scera scars ertulis kept Wajib Pajak

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN (I Bupatr enentuksn tanggal jatuh tempo pemnbayaran dan penyctoran pajnk yang terutang ahing lama 30 ta pulhi harikeria etelah terr+gnya pap [2) P e r y « r an paid ( l a t s di kes Latah ai spat hi o g tut.j t k oh Dupar sesuai wakt yang dintukan dalam SKPDKB, SKPDKT ata STD Apabil perbayaraun pajak dilakukan di tempat lain yang itunju. hasil penerimaan pa)a harus disetor ke kas Daerah sclambat - lambatnya I x 2# jam atau atarn waktu yang d.tentukan oleh upati Wajlb Pajak waJib membavar ata menyetor pajk yang terutag dengal mnggunakK a Surat Setoran Pajak Daerah ke Kas Dacrah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bu pati

Pasal 20

Bentuk, jeris dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan pcnaghan pajak daerah detap#an dergan Peraturan Bupat l • ah ' . . . ' 5 4 3 1 KEDALUARSA PENAGHAN ( l H a k u n t u k melakukan pcnagihan pajak mcnjadi kedalurasa ctr.ah melampui waktu D thou) tahuan terhitun soak st tertargynya pa)a euhi apabila wajib Pajak meleukan tindake pdana di bidang prrpajaksn dacrnh 2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada aymar {ll tertangguh apabila :

a.Diterbitkan Surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b.Ada pengakuan utang pajak dart Wajib Pajak, baik langsung maupun tdak langsung. {3) Dal. ha diteroitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a, kedaluwarsa pcnagihan ditung sejak tanggal penyamnpaian Surat aka teraebut

(4)Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) huruf b alalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyataan siht mnempya tang pajak den belum melunasinya kepada Pemerintah perh 5 Fngkran tang secsra tidak argung rbagmna i m a k s d pads aymt?) hurut b dapat .ietaui dari pens@yuan permohon an ang8son ota pcnundaa pembayaran dan permohonan keberatan leh Wajib pajn (I) Piutang pajak yang tidak rungkin itagih lag karena hak untuk melakukan penagihan wudah edalwars dapat dihapuskan
(2)Bupati menetapkan Keputsan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa acbagqimana dimaksud pads ayat (I)
(3)Tata caura penghapuusan piutang pajak yang sudaht kedahwarasa diatur dengan Peraturan Bupati. • BAB X PEMBETULAN PEMBA'TALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHA PUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS ADMINISTRASI Paa1 23 % (I] Atas permohonan Wajib Pajak tau karena jab»atanya, Kepala Daerah dapat mnembotulkan PPT SKPD. SKPDKB. SKPDKBT A STPD SKPDN atau sKDL yang dalam penerbtannya terdapat esalahan tulis dan/at au kevalahan titung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan pcrundang-undangan perpajakan laerah. epala Daerah dapat.
1. a.mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berpa bunga, denda, dan kenaikn pajak yang tertang merurut peratruran peruundang-undaga perpajalan daerah dalam hal sanksi terse but dikenakan arena kckhafan Wajib Pajak atau busan karena kesalahannya;
2. b.rengrongka ala membatakn SPPT, SKPD), SKPDKB, SKPDKET, atau STD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak bemar; e mengurangkan atau rembatalkan STD,
3. d.membatalkan nasil pemeniksaan atau kctctapan pajak yang dilaksanakan atau hitcrbitkan tdak sesuai dengan tata cara yang ditentan dan gurongian ketetapan paya tor ang borssrtar pert.monngan crampuan rembayar Wajib Pajak atau kondsi tertent objck paja • " (2 (3 tentuan tebih fanjut mengenai tats car pcgrangan atau penghapusan tanksi administratif dan pengurangan at pcmbatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diatur den@an Peraturan Kepala Daerah 9ppN; darn
4. g.Perotongan atau perungutan oleh pihak ketga berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undang perpajakan daerah () Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahas Indonesia dengan disertai alasan--alasan yang jelas ) aherman hars diajukan dam jangia waka ading lama {igas; buian sejas tanggal nrnt, tangga pemotorgan atau pemungutan sebagaimmna dimaksud pods ayat (l), keeual jika Wajib Pajak capat menunjukan bahsa jangkn waktu itu tidal dnpat dipenuhi learena uaetas.ni tudz keisuasaannya (] Kuberatan dapat diajukan apabil Wajit Pjk teth memboynr pating sediit scjumlah yang telah disetuju Wajib Pajak. (Sil Keberatan yang tidak rememuhi persyaratun sebgaimans dirasud pada ayat (l), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) idak dianggap scbagaui Surat Keberatan schingga tidal diper~mbangkan. (6] Tanda peneriman surat keberatan yang diberikan olch Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanla pngiriran urst leberatan melalui surat pos tercatat scbagai tanda bukt peneriraan srat kcberatan. Pas.al 2 (I) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan ditcrima. harus memberi keptan at%as keberatan yang diajuka 2] Kuprusan Bupati atas keberatan d@pat berps mencrima schuruhnya ata oebagan, menola. ata menambah besanya p8yak vang terutang pabi J,Soga wkt sebagamama cadsuc para ayat tr tan icwat tan Eupatl memberi suatu kepututan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikxabulkan idak (I Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya epada Pengadlan Pajak terhadap keputan menggtnai keberatanrya yang ditctapkan oleh epala Darrah
(2)Permohonan baning cbagaimana dimaksud pada ayat (I} diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 [tiga) bulan sejak keputusan ditenra, dilampiri salnan dari surat keputusan keberatan terse but (I Pengajuan permohonan banding menangguhkan kowajban membavar pajak sampai dengan tu} iulanu sejk lnggal penertitan Putusun Banding 10 ' u 3 • ' Tusa 27 ( I ] Jika pengajuan keberatan atau permohonan bar.ding dikabulkan sebagan atau sehuruhnya, elebihar. pembayaran pajak dikerbalikan dengun itanbah ire balun bung 2% (du persen) sebulan untuk paling lama 24 (ua puluh espat bulan 2/ Imbalan bunga se bag@imana dimaksuc pada ayat ( dihitung scjak bulan pelunaan sampai diengan chrtertitkan SDL [3) Dalam h kberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabukan sebagan, wajib pajak dikenai anksi administrasi berupa denda scbesar SU% [lira puluh persen,) dai jumlah pajadk berdasarkan keputusan keberatan dikurang dcngan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan () Daam had wajib pajak mcngajukan perrohonan barding, sanksi administrasi berupa denda sebesar So% (Lima puuh persenj sebagtmana dime.sud pada ayat [) tdak dikenaka 5) Dular hal perrohnan banding ditelse atsu cikcnbulkan sbagiar, Wajih aiale eieea tanksi adrriretrasi berups denda sebesar 100% [sraus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurang demga pebayaran pajak yang telah ibayar senelmn rngajka keher ate BA XIN

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING ( I ] wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada hanya kepada Kepals Daerah atau pejabat yang rturjuk atas suat n $ppr b $4,1D • SKPKO, d 3KP DKBT e SKPDLB;

Pasal 28

(I' Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jiks

a.Pajak dalarm Tahun berjalan tidak stat kurang bayar
b.Dari hasil pemeriksaan SPTpD terdapat kekv rangan pembayarnn pajak sebngai akibat saah tuls tau sale.h hitung;
c.Wajb Pajak dikenakan stnksi aduri stra berupa bunga dan atau denda 2 Jumlah kekurangan pajak yang erutang dalamn STPD sebagaimanu dimaksud pada ayat (I) hurufn dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bun@a scbesar 2 % (dua pursue) etiap bulan untuk paling lama I5 (lira be ha»l bulan eja wad terutarggnya pjuke 13 Dentuk, isi dan tata cara pcnyamnpaian 3PD ditetapkar dengan Peraturan Bupati BAE XI PENGEMBALIAN KELEBIMAN PEMBAYARAN Pesa) 2 [Ii Atas kelebihan pembayaran pajak, pongembalian kepada Bupati atau mnenyebutkan sekurang-kurangya
d.Mama dan alarat Wajjib Paja, b Masa Pajak, e Besamnya kelebihan pembayaran pajak d Alasan yang jclas dapat mengajukan permohon an ditun;uk secara tcrtubs dengan wajib pejabat {) Bupat dala ,aga wast paling lama 1 icua betas) balar scjal ditcnimany a permohonan pengemoalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimnana dimassud pada ayat tl] hars mnembenkan kcputusan +) obla jangka waktu scbagaimana dimaksud paa ayat [) elah dilampui dan Bupat tidal membenikan suatu ktputusan permohonan penumbalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama ) isatu] buan { pabila wajib mempoyi tang pajak tainnya iclebihan pcmoayaran paja scbagaimana dimaksud pada ayat I langsung dipertitungan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak terse but • u '' ' • [5) Pcgembadian kclcbihar pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pads ayat (l] dilalukan dalam jangka waktu paling lama 2 (ua) bulan sejak diterbitan SKPDLB t6) Jika pengembahian kelebihan pajak dilakan sctelah 2 (dual ban, Bupati memberikan imbalan bungs % thus persen) sebnlan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pemnbayran Pajak. {7] Feta cara pengem~alien keiebihan pembayaran pejak scbageimana dimaksu pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Bupati PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasa 30 ( Waiib Pajak yang melakukan usahe dengan ormzet paling scdikit Rp. 300.000.000,00 (ga rats juta rupiah} per tahun wajib menyelenggaraar pemnbuto te pencatatar (a Kriteria wajib pajake sebagaimana dimnakxsud pada ayat tl) dan tata carn perbukuan di atur oleh Bupati. Pasa! 3I (I] Bupat atau Pejabat yang berwewenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan puienutan kewajiban perpajukan daera.h dadam rangy#a melakukan perturar daeraht

(2)Wajib pajak yang diperiksa wajib
1. a.bepeh~tan an/atat Ive aka D i tin at8tan, okuen yang men]ali dasarnya dan dolmen lain yang berhubungan objek pajak yang terutans. b, Meberikan esempatan utule merasuki tempat. atau ruan#an vang diangsap perl dan membeni bantuan guna kelancaran pererksan
(3)Tata cara pemenksaan pajak diatur olen Bupat

Pasal 32

(I) Setiap pcjabat dilarang memberitahukan epada pihak lain segala sesuatu yang diketahi tu diberithukar epdeny oleh Wait Pajak dalmn rung.ks jatan ta pekerjaanny untuk menjalankan ketenfuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2I Larangan sebagaimana dimaksud dalam avat fl belaku jga terhadap tenaga ahli yang tunjuk oleh Bupati untuk membantu a/am pclaisanaan ketentuan peraturan daerah [3) Dikecalikan dai ketentuan sebagaimana dimaksd dalarn ayat fl ada)oh

a.Pejabar dan tcnaga ahli yang be:tndais scbagad saksi atau sadsi ahii dala sidang pengadilan
b.Pejabat atau tnaga ahli yang merherikan ketcrangan kepada pibak lain vang drtetapkan o.eh Bupat () Untuk kepentngan darab, Bupati bcrwewenang memberi izin tertulis epada pejabat sc againana dimaksud pada ayat (I) dan tenag-tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (l, spaya remberikan keterangan, mempcrhihatkan bukti tertulis dani atau tentang wajib pajak kepada pihak yang di tunjukan BABX INSENTI PEMUNGUTAN (H Instansi yang melaksanakan pemungutan pajalk dapat dibenikan inscntif atas dasar oeeapaian liner tertent • 2 0l Pesa! 33 ' • iJ umbcrian insentf sebagaimana dimaixsu pada ayat il} iteaian melaiui Anggaran Pedapatan dan Belaja Daer ah ) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimasud pada ayat (l) diatr berdassrkan Peraturan Perundang--undangan yang berlaku BA XVI KETENTUAN KHUSUS Pesa! 34 [I ctiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau tbenikan kepadanya oleh wajib pajak dalamn rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjadankan ketentuan peraturan Perundang + undangan perpajakan daerah (2I Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat tl berlakxu Juga terhadap tenaga ahli yang di tu o j t tel Kept# Daeh untuk memnhant eta pelaksnan tent0an peraturan Perundang - undangan perpaakan daerah (31 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimasud pada ayat (I) dan ayat (l adalah Pejabat dan tenaga ahhi yang bertindale s e b o i snksi a u wist Ahli atom sidang pengadilan,
b.Pejabat dan/atau tenags ahli yang ditctapkan oier Bpati untuk mcbcrikan kterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemriksaan dadamn bidang kcuangan dacrah (4 Unuke kepentingan dacrah, Bupati memberi iin tarutis lcpaa pejabat acbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagamana dimnaksud pado ayat (2), agar mnemberilean eterangan, memperfihatlcan buketi tertulis dari atao tentang wajib pajak epada pihak yang diturjuk. t5) Untuk kcpentingan pemeriksaan di pengadilan dalam pcrkara pidanas tau perdata, atas errinta hale t i eegan urn cars itars clan hleu atra perats, upati dapat member~kan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimakosud pada ayat (I), dan tenaga ahli sebagaimana dirt.aksud pada ayat [21, untuak memberikan dan merperlihatkcan weti trrnlie den letrrgan wnjih peal yang at pat.na

(6)Permintaar, hakim sebagaimana dima.sud pads ayat (5) harus menyebutkan nara terangk nana tersugat. eteran8an yang dirint, swerta kit antura perk idanas atau perdata yang bersanzkutan dengar. keterangan yang diminta
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat[.) adalah jabat Pegawa legeri Sipil tertentu di bngkungan Pemerintah Daerah yang diangkat olch pejabat yang bcrwenang sesua dengan ketentuan eraturan Perundang-undangan [3) Wewenarg penyidik sebagamana dimaksud pads a y a t t t ] adalah
1. a.mrenerima, mnencar, menguampulkan, dan mencbt eterangan atau laporan berkenaan denpan tindak pidona di bidang Perpajaxnn Daerah agar etersngan ato la porn tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
2. b.meneliti, rcnsari, dan cngurpulkan keteranfan mncngcnai orang pribadi atau badan ton\tang ebenarson nerhatan yang eilleless sebbunga tengan tiretake pit\re Perpajakcan Daerah,
3. c.mcminta keterangan dan Dahan bukti dari orang pribadi atau baulan sehbungan dcngan tindek pidana Perpajakan Daerah,
4. d.memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkcnaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah • 2 et.4 13 • c ' •
  1. 0.melakukan penggeiedahan untuk mendapatkan bah:an bukt pcmbukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Per-pa,akan Daerah, g menyuruh berhenti dan/atau melarang sescorang meninggakan ruangan atau terpat pada saat permeriksaan secang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, caw/etau dckumen yang dibawa, h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah, memanggi orang untuk didengar kctcrangannya dan diperiksa sebagai tersanglea atau /8',
5. j.menghentikan penyidikan, dan/ata.
6. k.melakukan tndakan lain yang perlu untuak kelancaran penyidikan tindaka pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentua peraruran Perurdang undangan. () Pen yidikan sebagaimana dimaksud pads ayat (l) memberitahukan dimuloinya penyidikan dar. menyampaiktn hasil penyidikannya kepada Penuntut t'rum melahut Penyidie ejabat Polisi Negera Pepublik Indonesia, srsun dengan ketentuan yang diatur daam Undan Undang Hukeum Acara idan KETENTUAN PIDAN Fass! 36 (Ii Wajib pajak yang karena kealpaannya tidal menyampaikan $PrPD atau mengisi dengan tidak benar atau tdak lengkap atau mesmnpirsn krterangan yang tidk bensr we hinge merugian keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu] tahun ata pidana denda paling banyak 2 {dua) kahi jumlah pajak tertang yang tidak atau rang dibeyer
(2)Waj payak yang dcngan sengaja tidak menyampikan STD atau mengisi dengan tda bonar atau tidak lengap atu melarpirkan keterangan yang tdak benar sehingg mergikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana pcnajara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak tcrutang yang tidak atau kurang dibayar Pasat 37 Tindalan pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut eteiah melampau jangka watu $ (ima) rahun ejak sat teruang tau berakhirnya MA Pelf'ak atau berakhirnya Bagian ahun Pajak atau berakhirnya Tahun Paa yang bersangtan Pusa: 36 (I) Pejabat atau tenaga ahli yang ditujukan o:eh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak emenhi ewaban merahasiakt lid sebagger dimasud cdalu pas.al ketetut khusus Pasal 32 ayat (I) dan ayat [) ipidana dengan denda kurungan paling lama l (satu] ahunt da pidana denda paling bayak Rp. 4.000,000,00 {empat juta rupiah]
(2)Peyabat atau ten4a ahli yang itunjuk oteh Kepala Daerah yang Dongo;a tidak memenuh ewajibannya atau seseorang Yang menyebabkan tidal dipenuhinya kcwajiban pajabot sebagaimana dimoksud dalam Pasa! 32 ayat (I dan ayat [2) dipidana dengan denda urungan paling lama 2 (dua) tanun dan pidana denda paling bnya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 13) Penuntutan terhadap tindak pidana sebapaimana dimaksud pada ayat 1)) dan ayat [2) hanya diakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar Dcnda scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat [l, dan ayat [2l mer pakan penenraan Negr . . ' Pasa! 39 4 • BAI3 XIX KETENTUAN PENUTUF

BAB XVI

PENID.KAN Pasad 35 {I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di hingkungan emerintah Doeruh diberi wewenang khusus sebaga penyidik untuk melakcukan penyidikan tindak pidana di oidang perpajakan daerah, sebagaimans diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah uri berlaku, maka Peraturan Daerah Kebupaten Mauku Tengah Nomor 07 Tahun 220OT tentang Pajak Penerangan Jatan dicabut dan dinyatakan tidak berlakeu. Pasal 4l Peraturan Daerah ini mlai bertaku pada tanggal diundangkan ga setiap' orang mengetahuinya, remerintahkan Pengundangkan Peraturan Daerah ini denan penempatannya dalam Lerbaran Daerah Kabupaten Malukeu Tengah Dudangkan di Masoh pada tangsa! 09uN 2018 P] SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH RAKI,S SAHUBAWA teta kan di Masohi pada uanggad O7 TUY+ -·- ALUKU TFNGA, I • 2018 --- LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHN 20A8 NOMOR /9O NOREG PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU N0 4/157 208 NOMOR URUT PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAM 02 7Ry aa' NOMOR URUT PENYAMPAIAN PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAN 188.344/30 TAHUN 2018 • • • , • PENJEL#SAN ATAS NOMOR TAHUN 2018 • • PAJAK PENERANGAN JALAN PENJELASAN UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan etnibusi Daersh an Peratura Pemrintah Nome 9I Tahun 20IQ ten tag Jeni Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau di bayar sendiri oleh wajib Pajak, maka segala ketentuan yang mcngatar tentang Pajak dan Retribusi Daer ah pcriu arsesuakan dengan pcrbahan Undang- U/nang dimaksud, dengan tuyuan untuk dilakeulan penataan kembali sistem penagthan Pajak Daerah yang mengarah kepad.a Sistem yang Adit, E(eketif an Eflsien yang dapat menggerakan peran serta masyarakcat dalam pembiayaan Pembangunan Dae rah Dengan semakin meningkatnya pelaksanan pemerintahan, pembangunan dan z.. #EE.E.Ea .±.2-3 yang luas, nyata dan bertanggungawsb sesuai degan Undang-Undang Noror 23 Tahun 2014 tenang Pererintadma Daeral Bertitik tolak dani penjelasan diatas, maka Pajak Penerangan JaJar. yang merupakan jeris Pajak yang c u p potensial bagi Pererintah Daerah dalam nngka menuniang penyclerggaran tuyeas perenintaban, pelaksaaaun peabangunssn dan pelayanan emasyarakatan perh diadakan peryesuaian sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaleu den perkembangan masyaralat yang ada, dengan meagatur kerbali dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Mauku fegah ! PENELASAN PASAL DEMI P»SAL Pas«l I Cukup Jetos st)2 Ayat () Hurut g yang dimnaksud der.gan Instansi Pererintah dan Pererintah Daerah adalah fasilitas yang digunakan untuk menyeleggarakan Pemerintah Psat, Daerah dan Desa, tidal termauk BUMN,BUMD, dan BUMDe6 Huruf b Culp elas Hurufe Culup jelas Hruf d Cu@up j¢las Pasai4 el S Cakup Jelas Cukup elas • pel erd Pas.al 3 ii l t «lip@whee at mnedang al t0 Pa5al 5 Cukup Jelas

Pasal 7

Cuap deisas Pas.al 8 Cukup Jelas Pas.al 9 Cukup Jclas

Pasal 10

Cutup Jelas as.ad l Cul@up Jelas Fas.l 0 Cukup Jelas Fasad 3 C h a p Jelas sad 14 Cukup Jelas Paa! I5 Cukp els

Pasal 16

Cukup Jelass Pasa 17 Cleup Jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…