Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 9 ; I Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan J umlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Peru bahan 2) Bertambah/(Berkurang)
( 1 ) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
( 1 ) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
0.Rp. RD. 96.337.827.935. RD.O 0. 96.337 . 8 2 7 . 9 3 5 . Rp. Rp. 1 ) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Peru bahan
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. memeri.ntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Masohi pada tanggal 1 6 Oktober 2 0 1 9 BUPATI MALUKU TENGAH, Diundangkan di Masohi pada tanggal 16 Oktober 2 0 1 9 f SEKRETAR���BUPATEN MALUKU TENG AH/ \ \ t s 4 A.' f,, . ) . � . LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2 0 1 9 NOMOR 201 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINS! M A L U K U : ( 1 / 6 5 / 2 0 1 9 ) 16 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM KABUPATEN MALUKU TENGAH 1 7 SH MH PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR O 2 TAHUN 2 0 1 9 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 0 1 9 I . UMUM Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 7 serta Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang harus dirumuskan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban yang disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah setelah disetujui oleh Gubernur untuk dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku selama satu ( 1 ) tahun anggaran. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2 0 1 9 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2 0 1 8 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2 0 1 9 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 4 Tahun 2 0 1 6 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Nota 18 Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 904/08/NK/2019 dan Nomor 9 0 3 / 2 9 / 2 0 1 9 Tahun 2 0 1 9 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 904/09/NK/2019 dan Nomor 903/30/2019 Tahun 2 0 1 9 tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Tahun Anggaran 2 0 1 9 . Pada prinsipnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD merupakan manifestasi rencana str.ategis RPJMD, RKPD, Renstra dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) untuk membangun Kabupaten Maluku Tengah se]ama lima (5) tahun. Bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2 0 1 9 merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2 0 1 9 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APRD serta Perubahan Prioritas dan Plapon Anggaran Tahun Anggaran 2 0 1 9 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ma]uku Tengah pada tangga] 23 September 2 0 1 9 . Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dijelaskan diatas maka aspek-aspek yang menjadi muatan pada Peraturan Daerah ini terdiri dari : 1 . Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah merupakan perkiraan-perkiraan tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu ( 1 ) tahun anggaran. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah, yang merupakan hak daerah dalam satu ( 1 ) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas bersumber dari :
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas PasalS Cukup jelas
Cukup jelas
Membuka PDF…