DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 179

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, nama, logo dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, lingkup pelayanan, usaha dan jangka waktu berdiri, permodalan, organ dan pegawai Perumda, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan Perumda, tahun buku dan penggunaan laba Perumda, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi Perumda, kepailitan Perumda, pembinaan dan pengawasan Perumda, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tengah, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 2
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA INA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
7.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina dan memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina.
9.Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 4
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina.
12.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
13.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, bangunan, mesin-mesin, Inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
14.Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan Aset milik Pemerintah Daerah dari Kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam BUMD.
15.Tata kelola Perusahaan yang Baik adalah Sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
16.Mitra BUMD adalah BUMN, Pemerintah lainnya dan Pihak ketiga.
17.Kerjasama adalah usaha bersama antara Perumda dengan Pemerintah Daerah lainnya, maupun pihak ketiga di dalam maupun di luar Negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.
18.Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina yang bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.
19.Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang. 5

BAB II

NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tengah diberi nama “Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina”.

Pasal 3

(1)Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina mengandung arti dan makna sesuai Visi dan Misi.
(2)Pembuatan dan penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi.

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina Kabupaten Maluku Tengah berkedudukan dan berkantor pusat di Masohi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina dibentuk dengan tujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan keuntungan sebagai salah satu sumber PAD dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah. 6

BAB IV

LINGKUP PELAYANAN, USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

(1)Lingkup Pelayanan dan Usaha Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina meliputi kegiatan :
1. a.pelayanan air bersih;
2. b.pelayanan air minum; dan
3. c.pelayanan non air yang mendukung pendistribusian Air Bersih dan/atau Air Minum.
(2)Pelayanan dan kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat, secara merata, tertib dan teratur.
(3)Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina ditetapkan sebesar Rp. 87.592.509.885,-
(2)Modal yang telah disetor pada Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina sebesar Rp. 80.092.509.885,-
(3)Modal yang telah disetor pada Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
1. a.penyertaan modal daerah; dan
2. b.hasil revaluasi aset tetap.
(4)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyertaan modal dasar pada saat pendirian 7

Pasal 10

(1)Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan
2. b.Konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan
3. c.sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan
4. d.sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Isi peraturan

Teks179PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2009