DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 yakni ketentuan Pasal 6.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, secara khusus pada Pasal 6, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Uzaha Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 2
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 127) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perikanan Budidaya dipungut sekali selama perusahaan berdiri yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi budidaya dan jenis ukuran dikalikan luas lahan dan/atau perairan yang digunakan untuk kegiatan budidaya dengan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan Budidaya ditetapkan sebagai berikut : NO KLASIFIKASI JENIS UKURAN UKURAN BESARAN TARIF (Rp) 1 Budidaya Air Tawar Kolam Intensif Per M2 150 Kolam Semi Intensif s/d 500 M2 500 s/d 1.000 M2 >1.000 M2 50.000 150.000 250.000 Keramba Jaring Apung Per M2 50.000 2 Budidaya Air Payau Tambak Udang Intensif/ Semi Intensif Per M2 800 Tambak Ikan, Kepiting Intensif/ Semi Intensif Per M2 150 4
(2)Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup di Danau atau Sungai dipungut pertahun sebesar Rp. 20.000,- /GT/Tahun.
(3)Pungutan Hasil Perikanan Budidaya sebesar : 1% x Harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Ditetapkan di Masohi pada tanggal 14 Maret 2022 BUPATI MALUKU TENGAH, ttd TUASIKAL ABUA Diundangkan di Masohi pada tanggal 14 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH, ttd RAKIB SAHUBAWA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 216. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU 2/9/2022. 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RETIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN I. PENJELASAN UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dalam upaya mempercepat proses pembangunan otonomi daerah dimana dituntut manajemen pelayanan umum sebagai repleksi dari penyelenggaraan otonomi daerah dan adanya urusan otonomi daerah yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dibutuhkan sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan hal dimaksud maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga mengalami perubahan. Berdasarkan perubahan tersebut maka untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri, telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan konsideran menetapkan Diktum KESATU membatalkan Pasal 6 dari Peraturan Daerah. Bunyi Diktum KESATU “ membatalkan Pasal 6 dari Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas 6

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…