(1)Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perikanan Budidaya dipungut sekali selama perusahaan berdiri yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi budidaya dan jenis ukuran dikalikan luas lahan dan/atau perairan yang digunakan untuk kegiatan budidaya dengan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan Budidaya ditetapkan sebagai berikut :
NO KLASIFIKASI JENIS UKURAN UKURAN BESARAN TARIF (Rp) 1 Budidaya Air Tawar Kolam Intensif Per M2 150 Kolam Semi Intensif s/d 500 M2 500 s/d 1.000 M2 >1.000 M2 50.000 150.000 250.000 Keramba Jaring Apung Per M2 50.000 2 Budidaya Air Payau Tambak Udang Intensif/ Semi Intensif Per M2 800 Tambak Ikan, Kepiting Intensif/ Semi Intensif Per M2 150 4
(2)Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup di Danau atau Sungai dipungut pertahun sebesar Rp. 20.000,- /GT/Tahun.
(3)Pungutan Hasil Perikanan Budidaya sebesar : 1% x Harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Ditetapkan di Masohi pada tanggal 14 Maret 2022 BUPATI MALUKU TENGAH, ttd TUASIKAL ABUA Diundangkan di Masohi pada tanggal 14 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH, ttd RAKIB SAHUBAWA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 216. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU 2/9/2022. 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RETIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN I. PENJELASAN UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dalam upaya mempercepat proses pembangunan otonomi daerah dimana dituntut manajemen pelayanan umum sebagai repleksi dari penyelenggaraan otonomi daerah dan adanya urusan otonomi daerah yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dibutuhkan sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan hal dimaksud maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga mengalami perubahan. Berdasarkan perubahan tersebut maka untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri, telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan konsideran menetapkan Diktum KESATU membatalkan Pasal 6 dari Peraturan Daerah. Bunyi Diktum KESATU “ membatalkan Pasal 6 dari Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas 6