DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini diatur tentang : Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Prinsip Perparkiran, Penyelenggaraan Perparkiran, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Parkir.

Isi peraturan

Pasal 2

(I) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umurn dipungut retribusi scbagai pemb@yaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum

(2)Objek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi JalanUmum sebagaimana dimaksud ayat (1 adalah Penycdiaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pererintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perun&dang-undangan (@g (3) penentuan Lokasi Parkir di Tepi Jalan umum oleh Pererintah Daerah sebagemana dimaksud pada ayat [I) diatur dengan Peraturan Bupati. (4] Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum

Pasal 3

(I)Dengan Nama Retribusi Tempat khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikclola oleh Pemerintah Daera.h Kabupaten Maluku Tengah [2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimrihiki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)Tempat Khu3us Parkir scbagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi;
1. a.Pelataran/lingkungan parkir khaus;
2. b.Tempat Parkir khusus;
3. c.Oedung Parkir
(4)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta 5) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan Tempat Khusus Parker. BAB lJl GOLONGAN RETRIUSI

Pasal 4

(l] Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum igolongkan sebagai Retnibusi Jasa Umum.

(2)Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai etibusi Jasa Usaha

BAB IV

PRINSIP PERPARKIRAN

Pasal 5

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip: a kepastian hukum; b transparan; c akuntabel;

d.eimbang; dan 'e kearnanan dan keselamatan

Pasal 6

• Perparkiran disel~nggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas

a.fasilitas parkir di tepi jalan; dan
b.fasilitas parkir di luar badan jalan.

(2)Fasilitas parkir di tadan jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya (8 (3) Fasilitas parkir di luar Badan Jalan adalah tempat khusus parkir

BAB V

PENYELENGARAAN PERPARKIRAN agian Kesatu Fasilitas Parkir Fasal 7 (14 Fasilita parkir terdiri dari:

Pasal 8

(I) Fasilitas parkir di Tepi Jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan unm.

(2)Lokasi fasilitas parkir di Tepi Jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
(3)Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan media informasi tarif dan/atau waktu pemanfaatan fasihitas parkir 8

Pasal 9

Penggunaan fasilitas parkir di Badan alan harus memenuhi persyaratan

a.memiliki 1 {satu) lajur per arah pada jalan umum dan mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan fasilitas parkir;
b.dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas,
c.mudah dijangkau oleh pengguna jasa,
d.kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e.tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki, dan f, tidak mengganggu arus angkutan jalan dan pejalan kaki

Pasal 10

Parkir kendaraan di Tepi Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah la' intas Paa 11 @(l) Penggunaan fasilitas parkir di Tepi Jalan ditinju kembahi paling lama 3 (tgaj . - tahun.

(2)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (I) _dilakukan oleh Pemerintah Daerah. •
(3)Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1 penggunaan fasilitas parkir mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Bupati melarang penggunaan fasilitas parkir. Parara 2 Fas~litas Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 12

(I) Tempat Kbusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal T ayat (3) merupakan &@ fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir •

(2)Fasilitas parkir dilengkapi dengan rambu, marka, pemanfaatan, ketcrsediaan ruang parkir, dan Khusus Parkir media informasi tarif, waktu informasi fasilitas Tempat

Pasal 13

(1)Pembangunan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi persyaratan.
1. a.administrasi, dan
2. b.teknis
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a mehiputi a, status hak atas tanah/izin pemanfaatan; dan
1. b.dolmen Analisis Dampak Lalu Lintas. 9
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1] huruf b adalah benikut: sebagai I rencana tata ruang;

2.dapat menjamin kearnanan, keselamatan dan kelancaran lalu Iintas;
3.mudah dijangkau oleh pengguna jasa,
4.apabila berupa bangunan gedung parkir wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5.apabila berupa taman/pelataran parkir harus memilik batas-batas persil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
6.pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu hintas atau marka jalan, 7 penyediaan fas~litas tempat khusus parkir;
8.memenuhi satuan ruang parkir minimal; dan
9.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup '

Pasal 14

Penyelenggara fasilitas parkir adalah Pemerintah Daerah

Pasal 15

Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir menunjuk petugas parkir yang bertugas pada fasiitas parkir yang dikelola oleh Pemerirah Daerah. Petugas parkir berkewajiban memenuhi ketontuan scbagai berikut

a.memakai pakaian seragar dan tanda pengenal sebagai petugas parkir pada saat bertugas;
b.memberikan tanda bukti parkir; dan/atau
c.memusnahkan karcis atau kupon yang diberikan kepada wajib retribusi setelah dikembalikan dan dibayar oleh wajib retribusi.

(3)Petugas parkir dilarang: a memungut tarif parkir lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan dan tercetak dalam karcis parkir;
1. b.menggunakan karcis parkir yang sama lebih dari I (satu) kahi 10

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…