DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, besaran penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal, hak dan kewajiban, pelaporan, pengawasan dan pengendalian, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;)
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Meneteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA INA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina.
5.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi dan aset tetap lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina. 4

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah, yaitu :

a.meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas, keterjangkauan dan cakupan pelayanan kepada masyarakat;
b.meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat;
c.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
d.meningkatkan pengelolaan kinerja Perumda Air Minum yang berdaya saing dan profesional.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina diberikan berdasarkan asas keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

BAB II

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 80.092.509.885,- (delapan puluh miliar Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina sebesar 7.500.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)
2. b.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.500.000.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
3. c.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah)
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 5

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Pelaksanaan penyertaan modal oleh Perumda dipergunakan sesuai dengan rencana usulan penyertaan modal ke pada Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Perumda menyalahgunakan penyertaan modal dan/atau penggunaanya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggungjawab Perumda.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha perumda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perumda berhak mendapat dukungan modal usaha yang bersifat permanen

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah wajib memberikan penyertaan modal sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.
(2)Perumda wajib melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Perumda wajib menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Direksi Perumda wajib menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal daerah tahun berkenaan kepada Bupati dan DPRD melalui dewan pengawas.
(2)Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
(4)Bentuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Perumda tidak menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penangguhan pencairan penyertaan modal; atau
3. c.penangguhan pemberian penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan penyertaan modal daerah
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 7

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…