DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, sistem pengelolaan air limbah domestik, penyelenggaraan SPALD, kelembagaan, hak, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, kerjasama, sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi sakep, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan, maka diperlukan pengaturan tentang sistem pengelolaan air limbah domestik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, industri, apartemen, industri, rumah sakit, dan asrama.
5.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan. 3
8.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
9.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat. 10.Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi untuk percepatan pelaksanaan SPALD. 11.Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan. 12.Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan. 13.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 14.Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan. 15.Pengelola Air Limbah Domestik adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik. 16.Operator Air Limbah Domestik adalah unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, atau badan usaha swasta yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik. 17.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. 18.Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan;
c.berkelanjutan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian; 4
f.partisipatif;
g.manfaat;
h.kelestarian lingkungan;
i.perlindungan sumber daya air;
j.kearifan lokal;
k.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
l.pencemar membayar. 19.Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :
a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
c.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
d.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

Pasal 2

Ruang Lingkup Ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penyelenggara, jenis dan Komponen SPALD;
b.perencanaan;
c.konstruksi;
d.pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
e.pemanfaatan;
f.kelembagaan;
g.pembiayaan dan pendanaan;
h.retribusi;
i.kompetensi;
j.pembinaan; dan
k.pengawasan.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

(1)SPALD harus dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
(2)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
(3)Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, legalitas dan aspek pembiayaan. 5

Pasal 4

(1)Air limbah domestik terdiri dari :
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).
(2)SPALD meliputi :
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(3)Pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mempertimbangkan :
1. a.rencana tata ruang wilayah daerah;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.ketersediaan air bersih;
4. d.kemiringan tanah;
5. e.kedalaman muka air tanah;
6. f.permeabilitas tanah;
7. g.kemampuan pembiayaan; dan
8. h.rencana induk pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 5

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.sub-sistem pengolahan setempat;
b.sub-sistem pengangkutan; dan
c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 6

(1)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas : 6
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.mandi, cuci, kakus (MCK) yang dapat berupa permanen dan non permanen (mobile toilet).
(5)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 7

(1)Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta harus diberi tanda pengenal khusus.
(3)Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa truk tinja dan motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.

Pasal 8

(1)Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.
(2)Kegiatan penyedotan lumpur tinja yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem:
1. a.layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT); dan
2. b.layanan lumpur tinja tidak terjadwal (LLTTT).
(3)Setiap pelanggan penyedotan lumpur tinja terjadwal wajib melakukan penyedotan lumpur tinja paling lama 3 (tiga) tahun sekali
(4)Pelanggan yang belum memanfaatkan layanan penyedotan terjadwal, dapat memanfaatkan layanan penyedotan lumpur tinja tidak terjadwal.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang sistem penyedotan lumpur tinja diatur dalam Peraturan Bupati. 7

Pasal 9

(1)Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
(2)IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
1. a.prasarana utama; dan
2. b.prasarana dan sarana pendukung.
(3)Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
1. a.unit penyaringan secara mekanik atau manual;
2. b.unit ekualisasi;
3. c.unit pemekatan;
4. d.unit stabilisasi;
5. e.unit pengeringan lumpur; dan
6. f.unit pengolahan lumpur hasil olahan.
(4)Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.platform (dumping station);
2. b.kantor;
3. c.gudang dan bengkel kerja;
4. d.infrastruktur jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
5. e.sumur pantau;
6. f.fasilitas air bersih;
7. g.alat pemeliharaan;
8. h.peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
9. i.pos jaga;
10. j.pagar pembatas;
11. k.papan peringatan;
12. l.pipa pembuangan;
13. m.tanaman penyangga;
14. n.sumber energi listrik (Genset); dan
15. o.laboratorium. 8

Pasal 10

(1)Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.skala perkotaan;
2. b.skala permukiman; dan
3. c.skala kawasan tertentu.
(2)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3)Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(4)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…