DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 48 Tahun 2018

Nomor: 48
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 · Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia ', Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 5 0 ) ; 2
4.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2000.tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, · . . Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
5.Undang-Undang Nomor 30 .Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang .Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . ' Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan· Aru. di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomior 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lmbaran Negara Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 . . tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 3 12.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 5 3 ) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 1 5 . Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2 0 1 4 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayeh Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kem enterian/ Lem baga dan Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahur 2 0 1 5 Nomor 2036); 1 7 . Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2 0 1 4 ten tang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2 1 0 1 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 06 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2 0 1 4 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 1863); 1 8 . Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah. 2 . Pemerintah Daerah Ka bu paten Maluku Tengah adalah Bupati Maluku Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 4

3.Bupati adalah Bupati Maluku Tengah. .
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5.Pejabat/Pegawai Kabupaten Maluku Tengah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati Maluku Tengah, Wakil Bupati Maluku Tengah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
6.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah sekretariat, inspektorat, badan, dinas, dan kantor di lingkungan Pemerintah + /114a£ F61 78Mel111s 'Pentrh
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
9.Inspektorat adalah OPD Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1 0 . Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan. 1 1 . Gratifikasi adalah pembetian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 1 2 . Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gra tifikasi. 1 3 . Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Maluku Tengah yang selanjutnya disingkat UPG Kabupaten Maluku Tengah adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. 1 4 . Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 1 5 . Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi.
16.Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/ pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG 1 7. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 5 1 8 . Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut. 1 9 . Pihak ketiga adalah orang perorangan dan/ atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi.
20.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan tu gas, fungsi dan jabatannya. 2 1 . Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.
22.Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli · , Kurs[ual+Kurs F e l i . _ · : _ (rs Tegah.= z )pada hari tertentu.

BAB II

MAKSUD,TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

( 1 ) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipi/ASN dalam rriemahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

(2)Peraturan Bupati ini bertujuan:
1. a.meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ ASN ten tang gratifikasi;
2. b.meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ ASN terhadap ketentuan gratifikasi;
3. c.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
4. d.membangun integritas Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ASN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
5. e.meningkatkari kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 3

( 1 ) Setiap Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ ASN wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima: 6

a.terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
b.terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
c.terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
d.terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
e.dalam proses penerimaan/promosi/mutasi Pegawai Negeri Sipil/ASN;
f.dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
g.sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
h.sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
i.merupakan hadiah atau souvenir bagi Pegawai . Negeri (@ll1/A4N/per1gewas/temu 8elama 1unjutngen dings;
j.merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ASN dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
k.dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan /perlakuan pemangku kewenangan; dan
l.dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ASN.

(2)Setiap Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ ASN dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri Sipil/ASN atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(3)Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ASN atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada UPG di instansi terkait.
(4)Dalam hal UPG di instansi Pelapor belum terbentuk, pelaporan disampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsi pengawasan/kepatuhan atau kepada atasan langsung.

Pasal 4

( 1 ) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) dikecualikan dalam hal:

a.gratifikasi tidak diterirria secara langsung;
b.pemberi gratifikasi tidak diketahui;
c.penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
d.gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
e.adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu: penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ ASN. 7

(2)Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ASN yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK atau kepada KPK melalui UPG.
(3)Dalam hal Pejabat/Pegawai_ Negeri Sipil/ASN menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi .wajib menyampaikannya kepada UPG. () Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.
(5)Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat () diberitahukan kepada KPK.

BAB III

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI ·es

Pasal 5

Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ASN wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diteriranyn kopada KPK ati molnli LJpa, t e m l i rl@4li 14+41t

a.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan; - . .
b.pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang Berlaku Umum;
c.pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
d.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku. Umum;
e.seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku um um, yang diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau kegiatan sejenis;
f.hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
g.penghargaan baik beru pa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;
i.kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yartg tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pejabat/Pegawai yang bersangkutan; j . kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
k.karangan bunga dengan nilai yang wajar; 8
l.pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegiatan;
m.bingkisan/ cinderamata/ suvenir atau benda sejenis yang diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada huruf 1 paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian dalam setiap kegiatan;
n.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi paling banyak Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap peristiwa;
o.pemberian sesama pegawai dalam rangka pish sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalm waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan
p.pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar· lainnya paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.

Pasal 6

( 1 ) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud alam pasal 5, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.

(2)alam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkart Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 7

( 1 ) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non elektonik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.

(2)Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
2. b.jabatan Pegawai Negeri Sipil/ ASN atau Penyelenggara Negara;
3. c.tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
4. d.uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
5. e.nilai Gratifikasi yang diterima.
(3)Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan cara:
1. a.disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atau
2. b.disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama '7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima. 9
(4)UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan Gratifikasi diterima.
(5)KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap.

BAB IV

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 8

( 1 ) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.

(2)Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPG.
(3)Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

( 1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi ditetapkan 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil/ ASN pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi clan/ata neleporkan logicteu yen1g bcrlrdllesi gratiflhast t 6fl mas1ng masmg.

(2)Penetapan dan rincian tugas Pegawai Negeri Sipil/ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

UPG mempunyai tugas berupa:

a.mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
b.menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri Sipil/ ASN/Penyelenggara Negara;
c.meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
d.melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepda KPK;
e.menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
f.'melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
g.melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
h.melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
1. 1.melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. Pasal 1 1 Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban:
a.Melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK RI setiap hari kerja pertama di tiap minggunya; • 10
b.Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK RI; .
c.Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut lap9r@ penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati Maluku Tengah mel lui Inspektorat secara periodik; d.' Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
e.Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
f.Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
g.Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
h.Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2019