menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendahian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Maluku Tengah, Menginat 1I. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Normor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ii dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku {Lemtaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara N6mor 1645),
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomurikasi (Lerbaran Negara Tahun 1999 NOmr 154, Tambahan Lembaran Negara Norr 3881),
4.Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat [Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) •
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Norr 4252),
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350).
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan euangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4438];
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725), 9.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 20O08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Noror 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843], sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952),
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956; 1 1 . UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentnag Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049),
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Noror 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah beberapa kahi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Taha 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 22015 Nomor 58, Tamnbahan Lemnbaran Negara Nomor 4679]
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Datas Wilayah Kotamadya Daerah Tgkat I Arbon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137),
15.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980],
16.Peraturan Pemerintah Nomor S3 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981); I. Peraturan emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) 2 • •
18.Peraturan Pererintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Noror 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285)
19.Peraturan Pemerinah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelcnggaraan sistem dan Transaksi Elektromik [Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambaban Lembaran Negara Nomor 5348),
20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkeat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Noror 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036),
22.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahu 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Malute Tengah Tahun 2016 Nomor 183), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dam BUPATT MALUKU TENOAH MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH.