DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, hak-hak korban, tugas dan tanggung jawab pencegahan, perlindungan dan pemulihan, penyelenggaraan perlidungan, tata cara pengaduan dan penanganan, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pelaporan dan pembiayaan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan bebas dari segala perbuatan kekerasan yang dijamin oleh Negara;
c.bahwa pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, keluarga, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan melindungi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai ketentuan Perundang- undangan yang berlaku;
d.bahwa Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan perubahan yang substansial terkait kelembagaan untuk disesuaikan dengan peraturan- peraturan terbaru di tingkat Nasional, serta belum mengatur secara komprehensif tentang upaya-upaya penyelenggaran perlindungan yang menjamin pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan kasus, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang baru yang dapat menjamin pelaksanaannya.
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 3
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
14.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Layanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 175); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Organisasi Perangkat Daerah yang terkait sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6.Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan perdata.
7.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Unit Layanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan dengan menyediakan layanan pengaduan, layanan medis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Perempuan adalah perempuan yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih.
10.Kekerasan terhadap perempuan (dan anak) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan (dan anak) yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan/atau kerugian ekonomi.
11.Korban kekerasan adalah perempuan dan/atau anak yang mengalami penderitaan baik fisik, psikologis, seksual, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu tindakan kekerasan.
12.Pencegahan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan dan/atau anak yang dilakukan oleh pemerintah, keluarga, lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan lainnya, kepolisian, kejaksaan atau pihak lainnya untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak. 6
13.Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (dan Anak) adalah kampanye untuk mendorong upaya- upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan (dan anak) di seluruh dunia, yang dilaksanakan setiap tahun selama 16 hari mulai tanggal 25 November sampai 10 Desember.
14.Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah, keluarga, lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan lainnya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, sehubungan dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
15.Layanan bimbingan rohani adalah pemulihan yang dilakukan dengan pendekatan spiritual, kepercayaan dan agama.
16.Layanan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara UPT PPA untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap korban kekerasan.
17.Layanan rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan korban kekerasan dari gangguan kesehatan yang dideritanya.
18.Layanan medikolegal adalah layanan medis dan layanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum, antara lain berupa pemeriksaan visum.
19.Layanan Rehabilitasi Sosial adalah layanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20.Layanan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma- cuma kepada penerima bantuan hukum.
21.Layanan pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat.
22.Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban kekerasan dengan pihak keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
23.Pemulihan adalah tindakan medis/psikiatry dan psikologis terhadap korban kekerasan sebagai upaya mengembalikan keadaan fisik dan psikis korban seperti keadaan semula.
24.Pendamping adalah orang yang dipercaya korban untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.
25.Pendampingan Paralegal adalah pendampingan hukum oleh pendamping yang tidak mempunyai kualifikasi sebagai praktisi hukum.
26.Fasilitas kesehatan adalah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik berobat, pos kesehatan desa, tempat praktek bidan/perawat/mantri/dokter. 7
27.Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
28.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan.
29.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
30.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah atau ke samping sampai dengan derajat ketiga.
31.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Pasal 2

Azas

(1)Perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dan hak dasar sebagaimana diatur dalam Konvensi Perempuan dan Anak, meliputi :
1. a.penghormatan atas hak asasi manusia;
2. b.non-diskriminasi;
3. c.kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan/atau anak;
4. d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang;
5. e.penghargaan terhadap pendapat perempuan dan anak;
6. f.kesetaraan dan keadilan gender; dan
7. g.perlindungan korban;
(2)Kepastian Hukum dan Kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan Tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

a.menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan/atau anak sesuai ketentuan yang berlaku;
b.mencegah dan melindungi perempuan dan/atau anak dari tindak kekerasan;
c.mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; dan 8
d.memulihkan korban dari akibat tindak kekerasan yang dialami.

Pasal 4

Ruang Lingkup Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan meliputi:

a.kelembagaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
b.tugas dan tanggung jawab pencegahan, perlindungan dan pemulihan;
c.bentuk dan mekanisme pencegahan; dan
d.penyediaan layanan medis, medikolegal, ruang pemeriksaan khusus, bantuan hukum, tenaga ahli, pemulihan psikologis, rumah aman, pendamping sosial, rohaniwan, dukungan pranata adat, pemulangan, reintegrasi sosial, pemberdayaan ekonomi dan layanan lainnya yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendukung pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB II

HAK-HAK KORBAN

Pasal 5

Korban berhak mendapatkan:

a.perlindungan dari pihak keluarga, Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga bantuan hukum, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b.penanganan secara khusus berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan korban;
c.layanan kesehatan fisik, psikis dan layanan psikologis sesuai penderitaan yang dialami korban;
d.pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
e.layanan bimbingan rohani; dan
f.jaminan keberlangsungan pendidikan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi tindak kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai isteri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. 9

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 7

Pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan menjadi tugas dan tanggung jawab meliputi :

a.pemerintah daerah;
b.masyarakat, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai ketentuan Perundang- undangan yang berlaku; dan
c.keluarga, dan /atau orang tua.

Pasal 8

(1)Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
1. a.melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. b.menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
3. c.melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
4. d.memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kepada instansi terkait baik vertikal maupun daerah;
5. e.mengalokasikan anggaran perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
6. f.membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(2)Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam suatu rencana aksi Daerah.
(3)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

a.mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 10
b.memberikan perlindungan terhadap korban;
c.memberikan pertolongan darurat;
d.memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang; dan
e.turut serta dalam penanganan korban kekerasan.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

a.mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.
b.memberikan dukungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang adalah bagian dari anggota keluarganya.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…