DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini diatur tentang : Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa; Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Type C tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang belaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Masohi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985); 2
4.4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 3
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Peneylenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 40); DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4
7.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang selanjutnya disebut RSUD Masohi, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organsisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi,diaognosis,pengobatan reabilitasimedik atau pelayanan kesehatan lainnya.
13.Pelayanan rawat jalan, adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
14.Pelayanan rawat inap, adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15.Pelayanan rawat darurat, adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16.Tindakan medik dan terapiadalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan dengan menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17.Pelayanan bedah sehari atau One Day Surgery (ODS),adalah pelayanan tindakan medis operatif yang dilakukan di ruangan/kamar operasi tanpa dilakukan rawat inap.
18.Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
19.Pelayanan Rehabilitas Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi rehabilitasi medik dalam pelayanan pemeriksaan dokter reabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prosetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik serta rehabilitasi lainnya.
20.Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyedian penyimpanan, distribusi pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan pakai habis.
21.Pelayanan gizi, adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi,serta penelitian dan pengembangan gizi terapan. 5
22.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
23.Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Masohi atas pemakaian sarana termaksud bahan kimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi,diagnosis, pengobatan dan rehabilitas serta pelayanan lainnya.
24.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang di terima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
25.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
26.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya SKRD, adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28.Retrubusi terutang adalah Surat yang menenetukan besaran atau jumlah yang belum dibayarakan oleh wajib restribusi
29.Surat Setoran Restribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib restribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Bupati.
30.Surat Ketetapan Retrubusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib retrubusi
31.Pemeriksaan adalah seringkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelolah data dan atau ketarangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang- undangan Retribusi Daerah.
32.Penyidikan adalah serangkain tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang mengatur undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkahnya.
33.Penyidik, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
34.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas setiap pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. 6

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Masohi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 7

Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 yang dikenakan retribusi ádalah :

a.Pelayanan instalasi rawat jalan.
b.Pelayanan instalasi rawat darurat.
c.Pelayanan instalasi rawat inap.
d.Pelayanan tindakan medik dan terapi.
e.Pelayanan bedah sehari atau One Day Surgery (ODS).
f.Pelayanan penunjang medik.
g.Pelayanan Ambulance/Jenasah.
h.Pelayanan Intensive Care Unit (ICU).
i.Pelayanan Medical Check Up.
j.Pelayanan pendidikan.
k.Pelayanan kesehatan lainnya.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaran kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pelayanan publik. 7
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jasa pelayanan kesehatan, biaya sarana prasarana dan transportasi.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien.
(2)Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

(1)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan peningkatan jenis pelayanan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…