DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini diatur tentang : Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Adminitrasi, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Penyidikan,dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 2 2
6.Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851):
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10.Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha Lembaran Negara Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 3 3
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 274);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 83); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenMaluku Tengah.
9.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 4
10.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organsisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya.
12.Tempat Pemrosesan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
13.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan, mengelola dan memusnahkan sampah.
14.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan..
15.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16.Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
19.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
20.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat di singkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah bukti pembyaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 5 5
24.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
25.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
27.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
(2)Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pemprosesan sampah;
2. b.Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pemprosesan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
3. c.Penyediaan lokasi pemprosesan akhir sampah.
(3)Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
(2)Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 6 6

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis, luas, volume yang dihasilkan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1)Prinsip dalam penetapan Struktur tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 8

(1)Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
(2)Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut: No Objek Retribusi Golongan Satuan Tarif 1 2 3 4 1 Rumah Non Real Estate 1. Lebih kecil atau sama dengan 21 M2 Rp. 5.000,-/bulan

2.22 M2 sampai dengan 70 M2 Rp. 10.000,-/bulan
3.71 M2 sampai dengan 200 M2 Rp. 12.000,-/bulan
4.201 M2 sampai dengan 300 M2 Rp. 15.000,-/bulan
5.Diatas 300 M2 Rp. 20.000,-/bulan 2 Rumah Real Estate 1. 21 M2 sampai dengan 36 M2 Rp. 15.000,-/bulan
2.37 M2 sampai dengan 54 M2 Rp. 20.000,-/bulan
3.55 M2 sampai dengan 70 M2 Rp. 25.000,-/bulan
4.71 M2 sampai dengan 120 M2 Rp. 35.000,-/bulan
5.Diatas 120 M2 Rp. 50.000,-/bulan 7 7 No Objek Retribusi Golongan Satuan Tarif 1 2 3 4 3 Asrama 1. Besar (101 s/d 200 orang) Rp. 150.000,-/bulan
2.Sedang (51 s/d 100 orang) Rp. 100.000,-/bulan
3.Kecil (< 50 orang) Rp. 50.000,-/bulan 4 Rumah Sewaan/Kosan Kos-Kosan Rp. 200.000,-/kmr/bln 5 Pusat Perbelanjaan 1. Maal/Plasa/hipermart/ Supermart Rp. 200.000,-/bulan
2.Minimarket Rp. 200.000,-/bulan
3.Pertokoan Rp. 50.000,-/bulan
4.Ruko Rp. 50.000,-/bulan
5.Kios Rp. 25.000,-/bulan
6.Los Rp. 25.000,-/bulan 6 Perkantoran 1. Swasta Rp. 50.000,-/bulan - Fa Rp. 150.000,-/bulan - PT Rp. 250.000,-/bulan - CV Rp. 150.000,-/bulan
2.Perbankan Rp. 100.000,-/bulan 7 Rumah Makan / Restoran Kantin/ Warung/ Rumah Kopi
1.Restoran Rp. 150.000,-/bulan
2.Rumah Makan Rp. 100.000,-/bulan
3.Rumah Kopi Rp. 50.000,-/bulan
4.Kantin/Warung Rp. 25.000,-/bulan 8 Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya
1.Rumah Sakit Pemerintah  Tipe A Rp. 200.000,-/bulan  Tipe B Rp. 150.000,-/bulan  Tipe C Rp. 100.000,-/bulan  Tipe D Rp. 50.000,-/bulan  Puskesmas Rp. 25.000,-/bulan  Puskesmas Pembantu Rp. 15.000,-/bulan  Rumah Bersalin Rp. 50.000,-/bulan
2.Klinik / Apotik / laboratorium / Praktek Dokter Rp. 50.000,-/bulan 9 Rumah Potong Hewan / Unggas Rumah Potong Hewan / Unggas Rp. 50.000,-/bulan 10 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Rp. 200.000,-/bulan 11 Hotel/ Penginapan/ Cotage
1.Hotel  Bintang Empat  Bintang Tiga  Bintang Dua  Bintang Satu Rp. 500.000,-/bulan Rp. 350.000,-/bulan Rp. 200.000,-/bulan Rp. 200.000,-/bulan
2.Penginapan Rp. 150.000,-/bulan
3.Cottage/ Resort Rp. 150.000,-/bulan
4.Apartemen Rp. 150.000,-/bulan 12 Klub/ Diskotik/ Karaoke Klub/ Diskotik/ Karaoke Rp. 150.000,-/bulan 13 Gedung Pertunjukan Bioskop Rp. 150.000,-/bulan 14 Taman Hiburan/ Rekreasi
1.Rekreasi Rakyat Rp. 150.000,-/bulan
2.Rekreasi Swasta Rp. 50.000,-/bulan 15 Terminal/ Pelabuhan Laut/ Bandar Udara
1.Terminal Angkutan Umum Rp. 50.000,-/bulan
2.Bandar Udara Rp. 50.000,-/bulan
3.Pelabuhan Laut Umum Rp. 50.000,-/bulan 16 Lembaga Pendidikan/ Pelatihan
1.Perguruan Tinggi Rp. 25.000,-/bulan
2.Sekolah Rp. 25.000,-/bulan
3.Tempat Kursus/ Pelatihan Rp. 20.000,-/bulan 8 8 No Objek Retribusi Golongan Satuan Tarif 1 2 3 4 17 Pedagang Kaki Lima 1. Gerobak  Bakso dan Soto Rp. 1.000,-/hari  Martabak Rp. 1.000,-/hari  Sayuran dan Sejenisnya Rp. 1.000,-/hari
2.Tenda Makan Rp. 2.000,-/hari
3.Buah Musiman Rp. 5.000,-/hari 18 Toko Toko Rp. 50.000,-/bulan 19 Pencucian Mobil Pencucian Mobil Rp. 50.000,-/bulan 20 Pasar 1. Kios / Los Rp. 25.000,-/bulan
2.Tenda/ Gerobak Rp. 5.000,-/bulan 21 Industri Pabrik Rp. 150.000,-/bulan 22 Perbengkelan 1. Bengkel Mobil Rp. 50.000,-/bulan
2.Bengkel Motor Rp. 25.000,-/bulan 23 Gudang Gudang Rp. 100.000,-/bulan 24 Pembuangan Sampah di TPA
1.Sampah Hasil Produksi Industry non B-3 Rp. 25.000,-/ton
2.Sampah sisa-sisa bangunan Rp. 25.000,-/ton
3.Sampah makanan / minuman kedaluarsa Rp. 75.000,-/ton
4.Sampah pemusnahan ternak Rp. 80.000,-/ton 25 Sewa Kontainer Sampah 1 buah Kontainer Rp. 500.000,-/bulan

(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
(4)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan perubahan regulasi.
(5)Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di wilayah Kabupaten Maluku Tengah tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1)Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 9 9
(4)Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…