DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, bentuk, sumber dana dan jumlah, penyertaan modal daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, deviden, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menunjang permodalan melalui penyertaan modal, Pemerintah Daerah dengan mendorong peran serta Lembaga Perbankan Daerah diperlukan usaha yang nyata berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Maluku Maluku Utara. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 2
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 661, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU MALUKU UTARA. .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 4
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
7.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian- bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
9.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku yang selanjutnya disebut PT. Bank Maluku adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU- 45479.AH.01.02. Tahun 2011.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

(1)Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Maluku Malut.
(2)Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan produktivitas kinerja PT. Bank Maluku Malut, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah melalui defident yang diperoleh setiap tahun, meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Penyerapan tenaga kerja. 5

BAB II

BENTUK, SUMBER DANA DAN JUMLAH

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Maluku Malut dinyatakan dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Maluku Malut bersumber dari APBD.
(3)Penganggaran Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Maluku Malut dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Pos Pembiayaan, kelompok pengeluaran.
(4)Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan penyertaan modal sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 7.144.000.000,- (tujuh milyar seratus empat puluh empat juta rupiah).

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Penyertaan modal daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah dan disetor setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah dan/atau hasil Rapat Umum Pemegang Saham.
(2)Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari :
1. a.Setoran tunai Tahun Anggaran 1981, tanggal 31 Desember 1981, sebesar Rp. 109.883.518.00 (seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah);
2. b.Setoran tunai Tahun Anggaran 1982, tanggal 8 Desember 1982, sebesar Rp. 24.986.450.00 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
3. c.Setoran tunai Tahun Anggaran 1983, tanggal 7 Desember 1983, sebesar Rp. 27.953.268.34 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen);
4. d.Setoran tunai Tahun Anggaran 1985, tanggal 21 Maret 1985, sebesar Rp. 28.137.000.00 (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh rupiah);
5. e.Setoran tunai Tahun Anggaran 1986, tanggal 18 Oktober 1986, sebesar Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah); 6
6. f.Setoran tunai Tahun Anggaran 1990, tanggal 18 Juli 1990, sebesar Rp. 37.584.000.00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
7. g.Setoran tunai Tahun Anggaran 1991, tanggal 23 April 1991, sebesar Rp. 159.159.000.00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
8. h.Setoran tunai Tahun Anggaran 1992, tanggal 9 April 1992, sebesar Rp. 198.538.000.00 (seratus sembilan puluh delapan lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
9. i.Setoran tunai Tahun Anggaran 1993, tanggal 4 April 1993, sebesar Rp. 65.998.000.00 (enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
10. j.Setoran tunai Tahun Anggaran 1994, tanggal 5 April 1994, sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
11. k.Setoran tunai Tahun Anggaran 1995, tanggal 27 Maret 1995, sebesar Rp. 78.966.000.00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
12. l.Setoran tunai Tahun Anggaran 1996, tanggal 6 Nopember 1996, sebesar Rp. 87.985.000.00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
13. m.Setoran tunai Tahun Anggaran 1997, tanggal 20 Oktober 1997, sebesar Rp. 105.379.000.00 (seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
14. n.Setoran tunai Tahun Anggaran 1999, tanggal 10 Pebruari 1999, sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);
15. o.Setoran tunai Tahun Anggaran 2002, tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
16. p.Setoran tunai Tahun Anggaran 2006, tanggal 30 Oktober 2006 sebesar Rp. 1.080.000.000 (satu C delapan puluh juta rupiah);
17. q.Setoran tunai Tahun Anggaran 2007, tanggal 8 November 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
18. r.Setoran tunai Tahun Anggaran 2008, tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
19. s.Setoran tunai Tahun Anggaran 2009, tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
20. t.Setoran setelah konversi sisa hasil RUPS Nomor 05/RUPS/PT.BPDM/2013 tanggal 4 April 2013 sebesar Rp. 2.397.430.763.66 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh enam sen), akumulasi dimaksud mulai dari setoran modal sejak tahun 1981 s/d 1999 yang disahkan pada saat status PT. Bank Maluku malut berubah dari Perusahaan Daerah (PD) jadi Perseroan Terbatas (PT) dan setoran modal tanggal 4 April 2013 merupakan deviden yang diperoleh sampai dengan posisi setoran modal tahun 2009 dan dikonversi menjadi setoran modal tahun 2013. 7

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Maluku Malut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum PT. Bank Maluku Malut, Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penyetoran Penyertaan Modal dilakukan oleh PPKD setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)PPKD mempertanggungjawabkan administrasi penyertaan modal pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
(4)Penyetoran Penyertaan Modal Daerah dilakukan dengan cara pencairan melalui rekening Kas Umum Daerah Nomor 1001000001 ke rekening PT. Bank Maluku Malut secara bertahap setelah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
(5)PT. Bank Maluku Malut sebagai penerima Penyertaan Modal Daerah Maluku Tengah, diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah Maluku Tengah setiap tahun melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
(6)Penggunaan Penyertaan Modal yang melibatkan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PT. Bank Maluku Malut.
(7)Dalam hal PT. Bank Maluku Malut menyalahgunakan Dana Penyertaan Modal tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi PT. Bank Maluku Malut.
(8)Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakibat pada kerugian keuangan daerah milik Pemerintah Daerah Maluku Tengah, maka PT.Bank Maluku Malut wajib mengembalikan kerugian tersebut.
(9)Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam bentuk uang dan penyalurannya dilakukan secara tunai, serta berkoordinasi dengan Bupati Maluku Tengah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
(10)Hukum pidana tidak menghapus pengembalian kerugian keuangan daerah yang diakibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8). 8

BAB V

DEVIDEN

Pasal 8

Pembagian Deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dicairkan/dipindahbukukan langsung oleh PT. Bank Maluku Malut ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1001000001 setiap tahun anggaran.

Pasal 9

(1)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Ditetapkan di Masohi pada tanggal 14 Maret 2022 BUPATI MALUKU TENGAH ttd TUASIKAL ABUA Diundangkan di Masohi pada tanggal 14 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH, ttd RAKIB SAHUBAWA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 221. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU 7/14/2022. 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU MALUKU UTARA I. UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber- sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah jumlahnya relatif belum memadai. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Maluku Tengah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada peresahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah membentuk Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…