Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Ditetapkan di Masohi pada tanggal 14 Maret 2022 BUPATI MALUKU TENGAH ttd TUASIKAL ABUA Diundangkan di Masohi pada tanggal 14 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH, ttd RAKIB SAHUBAWA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 221.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU 7/14/2022.
9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU MALUKU UTARA I. UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber- sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah jumlahnya relatif belum memadai.
Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Maluku Tengah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada peresahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah.
Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah membentuk Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL