DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, keanggotaan BPNA, kelembagaan BPNA, fungsi dan tugas BPNA, hak, kewajiban dan wewenang BPNA, peraturan tata tertib BPNA, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Permusyawaratan Negeri Administratif merupakan lembaga di Negeri Administratif yang membantu penyelenggaraan pemerintahan Negeri Administratif sebagai perwujudan sarana demokratisasi;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Badan Saniri atau Badan Permusyawaratan Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Negeri Administratif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ADMINISTRATIF. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4.Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri Administratif.
6.Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri Administratif dan BPNA dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Permusyawaratan Negeri Administratif selanjutnya disingkat BPNA adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Negeri Administratif berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Negeri Administratif adalah musyawarah antara BPNA, Pemerintah Negeri Administratif dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPNA untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pejabat Pemerintah Negeri Administratif yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negeri Administratifnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Peraturan Negeri Administratif adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif setelah dibahas dan disepakati dengan BPNA. 4
11.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
12.Pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah proses monitoring dan evaluasi BPNA terhadap pelaksanaan tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
13.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat LKPPNA adalah laporan Kepala Pemerintah Negeri Administratif kepada BPNA atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam satu tahun anggaran.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

BPNA berkedudukan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif dan sebagai mitra kerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif.

BAB III

KEANGGOTAAN BPNA

Pasal 3

(1)Anggota BPNA merupakan wakil dari penduduk Negeri Administratif berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan Jumlah anggota BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan Keuangan Negeri Administratif.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Negeri Administratif seperti wilayah dusun, RW/RT.

Pasal 4

(1)Pengisian keanggotaan BPNA dilakukan melalui keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPNA. 5
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Negeri Administrtatif yang memenuhi syarat calon anggota BPNA serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Negeri Administratif yang memiliki hak pilih.

Pasal 5

(1)Pengisian anggota BPNA berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan untuk memilih calon anggota BPNA dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam wilayah Negeri Administratif.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Negeri Administratif dari wilayah pemilihan dalam negeri administratif
(3)Wilayah pemilihan dalam Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Negeri Administratif yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPNA.
(4)Jumlah anggota dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional.

Pasal 6

(1)Pengisian anggota BPNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Negeri Administratif paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 7

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPNA dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPNA berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPNA yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPNA.
(3)Pemilihan calon anggota BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPNA berakhir. 6

Pasal 8

(1)Pengisian keanggotaan BPNA ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon anggota BPNA dipilih dalam proses musyawarah perwakilan.
(2)Calon anggota BPNA terpilih adalah calon anggota BPNA dengan suara terbanyak.

Pasal 9

(1)Calon anggota BPNA terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Pemerintah Negeri Administratif paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPNA terpilih ditetapkan panitia.
(2)Calon anggota BPNA terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

Persyaratan calon anggota BPNA adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Negeri Administratif;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPNA;
g.wakil penduduk Negeri Administratif yang dipilih secara musyawarah perwakilan; dan
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 9 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN

Pasal 2

KEANGGOTAAN BPNA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN

Pasal 2

KEANGGOTAAN BPNA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006