DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 09 Tahun 2021

Nomor: 09
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pembentukan Desa Kainara

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar;
4.Desa adalah desa dan desa adat atau dengan sebutan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Batas Desa adalah Batas Desa yang bersifat batas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 4
6.Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk memperlancar dan memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pembentukan desa;
b.nomor kode desa lama
c.jumlah penduduk;
d.luas wilayah;
e.cakupan wilayah kerja; dan
f.peta batas wilayah.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kainara
(2)Desa Kainara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai pemekaran dari Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara.

Pasal 4

Desa Kainara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki kode desa 8103052002

BAB IV

JUMLAH PENDUDUK

Pasal 4

Pada saat Desa Kainara dibentuk dengan jumlah penduduk 1.195 jiwa; 5

BAB V

LUAS WILAYAH

Pasal 5

Luas wilayah Desa Kainara adalah 2,50 Km² dengan batas desa sebagai berikut :

a.Sebelah Utara : Pulau Nusangla
b.Sebelah Selatan : Hutan Mangrove (Lenundawan)
c.Sebelah Timur : Rawa Yamdena
d.Sebelah Barat : Sungai Olath

BAB VI

CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 6

Cakupan wilayah kerja Desa Kainara meliputi Desa Kainara.

BAB VII

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 7

(1)Batas wilayah administrasi Kainara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dituangkan dalam peta batas wilayah yang memuat batas desa dan daftar titik koordinat desa.
(2)Peta batas wilayah desa sebagaimana pada Ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 8

(1)Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, Desa Induk masih tetap melaksanakan tugas pemerintahan sampai terbentuknya pemerintahan desa yang baru.
(2)Pemerintahan Desa dan kelembagaan desa lainnya harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah ini. 6

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ditetapkan di Saumlaki pada tanggal 2021 PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah : Assisten Koordinasi : Kepala SKPD : Kabag Hukum : BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR, PETRUS FATLOLON Diundangkan di Saumlaki pada tanggal … SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR, RUBEN BENHARDVIOTO MORIOLKASSU LEMABARAN DAERAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2021 NOMOR 09 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR, PROVINSI MALUKU (9/31/2022) 7 PENJEASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR 09 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DESA KAINARA I. UMUM Pembentukan desa dalam kerangka pemekaran wilayah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan masyarakat desa dengan menyederhanakan rentang kendali pemerintahan desa. Hal ini juga didukung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan desa dalam rangka penataan Desa. II. PASAL DEMI PASAL I. PASAL Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kode register adalah kode Desa Kainara yang diterbitkan oleh Gubernur

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…