DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 182); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR dan BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
5.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
7.Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
8.Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
9.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11.Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE di daerah yang mendukung pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
12.Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
13.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
14.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
15.Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
16.Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah lain.
17.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. 4
18.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
19.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
20.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
21.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
22.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
23.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas:

a.efisiensi;
b.efektifitas;
c.keterpaduan;
d.kesinambungan;
e.interoperabilitas;
f.akuntabilitas; dan
g.keamanan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Pengelolaan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
b.mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik;
c.mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pengembangan SPBE Pemerintah Daerah;
d.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah; dan
e.mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah;
b.Manajemen SPBE Pemerintah Daerah;
c.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d.penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah;
e.percepatan SPBE Pemerintah Daerah; dan
f.pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA KELOLA SPBE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;
2. b.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
3. c.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
4. d.Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
5. e.Proses Bisnis;
6. f.Data dan informasi;
7. g.Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
8. h.Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
9. i.Keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan
10. j.Layanan SPBE Pemerintah Daerah. 6

Pasal 7

(1)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
(2)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
2. b.arah kebijakan SPBE;
3. c.strategi SPBE; dan
4. d.peta rencana strategis SPBE.
(3)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Grand Design Reformasi Birokrasi.
(4)Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan reviu 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
2. b.perubahan kebijakan strategis nasional.
(3)Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 9

(1)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 7
(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
(3)Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional.
(4)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(6)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Pasal 10

(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
(4)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah. 8
(6)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…