DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 603

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah; 11
e.mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
g.menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
h.menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastrukutur.

Pasal 13

(1)Sekretaris Daerah merupakan Pengelola Barang Milik Daerah.
(2)Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
3. c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 14

(1)Kepala SKPD yang menpunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 12
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah;
7. g.melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
10. j.menyusun laporan Barang Milik Daerah.

Pasal 15

(1)Kepala PD merupakan Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi PD yang dipimpinnya; 13
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/bangunan;
7. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 16

(1)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(3)Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 17

(1)Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang. 14
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
(4)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
8. h.memberikan persetujuan atas surat permintaan barang dengan menerbitkan surat perintah penyaluran barang untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari Gedung penyimpanan;
9. i.meneliti dan memverifikasi kartu inventaris ruangan setiap semester dan setiap tahun;
10. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan
11. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu. 15

Pasal 18

(1)Pengurus Barang Pengelola merupakan pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.menyiapkan bahan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
6. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
7. g.menyimpan Salinan dokumen laporan barang pengguna/Kuasa Pengguna Barang.
8. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah; dan
9. i.merekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola sebagai bahan penyusunan laporan Barang Milik Daerah. 16
(4)Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(5)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(6)Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 19

(1)Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pengguna Barang.
(2)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
2. b.penyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. d.membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; 17
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. i.menyiapkan surat permintaan barang berdasarkan nota permintaan barang;
10. j.mengajukan surat permintaan barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
11. k.menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
12. l.membuat kartu intventaris ruangan semesteran dan tahunan;
13. m.memberi label Barang Milik Daerah;
14. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
15. o.melakukan stock opname barang persediaan;
16. p.menyimpan salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan dokumen asli/salinan dokumen penatausahaan;
17. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan
18. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(3)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(4)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna.
(5)Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(6)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD. 18

Pasal 20

(1)Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(2)Penetapan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. d.membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. i.menyiapkan surat permintaan barang berdasarkan nota permintaan barang;
10. j.mengajukan surat permintaan barang kepada Pengguna Barang;
11. k.menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 19
12. l.membuat kartu inventaris ruangan semesteran dan tahunan;
13. m.memberi label Barang Milik Daerah;
14. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah pengecekan fisik barang;
15. o.melakukan stock opname barang persediaan;
16. p.menyiapkan fotokopi/salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/Salinan dokumen penatausahaan;
17. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan
18. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengguna.
(4)Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 21

(1)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
(2)Ketersediaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
(3)Perencanaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Daerah pada PD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Pasal 22

(1)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja PD ditetapkan.
(2)Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru, angka dasar dan penyusunan rencana kerja dan anggaran. 20

Pasal 23

(1)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mengacu pada rencana kerja PD.
(2)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
1. a.standar barang;
2. b.standar kebutuhan; dan/atau
3. c.standar harga.
(3)Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikoordinasikan dengan PD teknis terkait sebelum ditetapkan oleh Bupati.
(4)Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(5)Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks603PDFHirarki

Memuat teks peraturan…