DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tugas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
6.Perangkat daerah unsur pembantu Bupati Maluku Tenggara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
9.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah.
10.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
12.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15.Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
16.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 3

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tugas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan penyusunan program BPMPTSP;
b.Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
c.Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
d.Pelaksanaan administrasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan; dan
e.Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;

Pasal 6

(1)Kepala BPMPTSP mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi BPMPTSP, terdiri dari :

a.Kepala BPMPTSP;
b.Sekretariat, terdiri dari :
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c.Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan, terdiri dari :
1. 1.Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan;
2. 2.Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Data.
d.Bidang Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari :
1. 1.Sub Bidang Jasa Umum dan Jasa Tertentu;
2. 2.Sub Bidang Perizinan tertentu.
e.Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
1. 1.Sub Bidang Perencanaan dan Promosi;
2. 2.Sub Bidang Kerja Sama dan Pengawasan.
f.Tim Teknis; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan rumah tangga.
(2)Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
(4)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(5)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu dan kepada Kepala BPMPTSP yang bersangkutan.
(6)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Kepala BPMPTSP melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi BPMPTSP sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1)Kepala BPMPTSP adalah Jabatan Eselon IIb.
(2)Sekretaris adalah Jabatan Eselon IIIa.
(3)Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIb.
(4)Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVa.

Pasal 11

(1)Kepala BPMPTSP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
(2)Bupati dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada Pejabat yang berwenang untuk Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural maupun fungsional dengan Peraturan Bupati.
(3)Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…