DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Adapun ketentuan yang mengalami perubahan adalah ketentuan terkait Asisten Administrasi Umum, Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara, membawahi dan mengkoordinasikan Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Bab III Pasal 9 ayat (1) angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarat Taun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Pembentukan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 02 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 4 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA dan BUPATI MALUKU TENGGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) angka 2 huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara, membawahi dan mengkoordinasikan : 1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Pemerintahan;
2. b.Sub Bagian Otonomi Daerah;
3. c.Sub Bagian Agraria dan Kerjasama. 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
4. a.Sub Bagian Koordinasi Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. b.Sub Bagian Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Keagamaan dan Urusan Haji;
6. c.Sub Bagian Koordinasi Kesatuan Bangsa, Politik, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
(2)Asisten Administrasi Umum, Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara, membawahi dan mengkoordinasikan : 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Perekonomian;
2. b.Sub Bagian Pembangunan; dan
3. c.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 2) Bagian Organisasi, terdiri dari :
4. a.Sub Bagian Kelembagaan;
5. b.Sub Bagian Tatalaksana; dan
6. c.Sub Bagian Analisis Jabatan dan Sumber Daya Aparatur. 3) Bagian Umum dan Humas, terdiri dari :
7. a.Sub Bagian Tata Usaha;
8. b.Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
9. c.Sub Bagian Humas dan Protokoler. 4) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :
10. a.Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. b.Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; dan
12. c.Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 30 November 2015 BUPATI MALUKU TENGGARA, Cap/Ttd. ANDERIAS RENTANUBUN Diundangkan di Jakarta pada tanggal, 30 November 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, Cap/Ttd. PETRUS BERUATWARIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 6 SERI D Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan HAM SETDA Kab. Malra, P. B. ROY RAHAJAAN, SH, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680529 198803 1 004 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU : ( 1/2015 )

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…