DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Kepada Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara. Adapun ketentuan yang ditambah dan diubah adalah Akumulasi Penyertaan Modal sampai dengan 31 Desember 2012 yang tercatat pada PDAM sebesar Rp.1.729.924.618,51 (satu milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah lima puluh satu sen). Akumulasi Penyertaan Modal yang belum tercatat pada neraca Perusahan Daerah Air Minum akan diperhitungkan sebagai Aset setelah dilakukan verifikasi. Pengalokasian Pernyataan Modal pada Tahun 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pada Tahun 2016 s.d. 2019 ditetapkan sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penyertaan Modal Daerah yang diberikan kepada Perusahan Daerah Air Minum telah dimanfaatkan dengan baik dan pengembaliannya tepat waktu sehingga perlu di berikan bantuan dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah untuk pemasangan sambungan rumah dan pelayanan kepada masyarakat serta upaya untuk pencapaian target program Internasional Milenium Development Goals (MDGS).
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Perubahan Kedua atas Perarturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomr 25 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Maluku Tenggara kepada Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tantang Perusahan Daerah (Lembara Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaraan Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembara Negara Nomor 4377);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembara Negara Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penananman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Pertauran Perundang-Undangan (Lembaran (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembarana Negara Nomor 4490);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
16.Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Thaun 1989 tentang Pendirian Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Maluku Tenggara;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA Dan BUPATI MALUKU TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA KEPADA PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Maluku Tenggara kepada Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara di tambah dan di ubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) diubah ,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

1) Akumulasi Penyertaan Modal sampai dengan 31 Desember 2012 yang tercatat pada PDAM sebesar Rp.1.729.924.618,51 (satu milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah lima puluh satu sen).

2.Ketentuan Pasal 6 ditambah satu (1) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut: 2) Akumulasi Penyertaan Modal yang belum tercatat pada neraca Perusahan Daerah Air Minum akan diperhitungkan sebagai Aset setelah dilakukan verifikasi.
3.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) menjadi ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3) Pengalokasian Pernyataan Modal pada Tahun 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pada Tahun 2016 s.d. 2019 ditetapkan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 1).Tahun 2016 : Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) 2).Tahun 2017 : Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) 3).Tahun 2018 : Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 30 November 2015 BUPATI MALUKU TENGGARA, ANDERIAS RENTANUBUN Diundangkan di Jakarta Pada tanggal, 30 November 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PETRUS BERUATWARIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU : (8/2015)

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 9 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 60 Tahun 1958

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 60 Tahun 1958