DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi objektif sehubungan dengan hasil evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah serta untuk memperkuat kapasitas kelembagaan perangkat daerah maka dibutuhkan penataan dan perbaikan susunan perangkat daerah demi peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya menampung perkembangan pembangunan secara spesifik di Kabupaten Maluku Tenggara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 tahun 2019 tentang Pembentuka dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang- Undang); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA dan BUPATI MALUKU TENGGARA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA. 3 Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231), diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kebudayaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
3. 3.Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
4. 4.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
5. 5.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
6. 6.Dinas Sosial Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil;
10. 10.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
12. 12.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangKoperasi, Usaha Kecil danMenengah; 4
13. 13.Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, dan bidang Ketenagakerjaan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
15. 15.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
16. 16.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. 17.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan (untuk wilayah kepulauan);
18. 18.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
19. 19.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, dan bidang Pertanian;
20. 20.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
21. 21.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan,dan bidang Perpustakaan.
e.Badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan DaerahTipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan;dan
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
f.Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya, terdiri dari :
1. 1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. 2.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
3. 3.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 26 Februari 2020 BUPATI MALUKU TENGGARA, Cap/ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN Diundangkan di Langgur pada tanggal 26 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, Cap/ttd AHMAD YANI RAHAWARIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU: 1/1/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA I. UMUM Dalam rangka pencapaian target visi misi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018-2023 khususnya terkait pencapaian target peningkatan pendapatan asli daerah, dan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memandang perlu untuk mengevaluasi kembali penataan kelembagaan perangkat daerah khusus yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah khusus bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah, serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran, sebagaimana tertuang dalam Kajian Akademis Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang telah disusun bersama dan divalidasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku, dan mendapatkan persetujuan Gubernur Maluku sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta melalui harmonisasi penyesuaian dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan mengenai pembentukan produk hukum daerah dan pedoman nomenklatur perangkat daerah fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, maka kelembagaan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A dipisah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, dan Badan Pendapatan Daerah Tipe A. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) lokasi prioritas (lokpri) kecamatan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, sehingga diperlukan pembentukan perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, bahwa di setiap daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD). Tipe BPPD Kabupaten Maluku Tenggara adalah Tipe A sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Nomor 140 Tahun 2017, bahwa BPPD Kabupaten/Kota Tipe A dibentuk di daerah yang memiliki lebih dari 3 (tiga) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata kembali Perangkat Daerah khusus yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam rangka pencapaian target peningkatan pendapatan asli daerah, dan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam rangka mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan pada 4 (empat) Lokasi Prioritas Kecamatan Kawasan Perbatasan Negara di daerah Kabupaten Maluku Tenggara. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Angka1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, sesuai hasil evaluasi produktivitas dan efisiensi serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran. Angka 4 Badan Pendapatan Daerah Tipe A, sesuai hasil evaluasi produktivitas dan efisiensi serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran. Huruf f Angka1 Cukup jelas. Angka2 Cukup jelas. Angka 3 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A, dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 233

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…