DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah lingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA dan BUPATI MALUKU TENGGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045. 3

BAB I

PENDAHULUAN Menguraikan gambaran umum materi RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik 1.1. Latar Belakang RTRW PROVINSI RPJPN RTRW KAB/KOTA RPPLH/KLHS PROVINSI RPPLH/KLHS KAB/KOTA HASIL EVALUASI RPJPD PROV PERIODE SEBELUMNYA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SEKTORAL LAINNYA HASIL EVALUASI RPJPD KAB/KOTA PERIODE SEBELUMNYA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SEKTORAL LAINNYA RPJPD PROVINSI RPJPD KAB/KOTA RPJMD PROVINSI RPJMD KAB/KOTA Mempedomani Mempedomani Memperhatikan Memperhatikan Mempedomani Mempedomani Mempedomani Mempedomani Dilakukan Simultan Dilakukan Simultan 8 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya 1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, meliputi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11.Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 4 pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudakan visi.
14.Arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran stretegi.
15.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Pasal 2

RPJPD merupakan :

a.Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
b.Dokumen rencana pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan keterpaduan keberlanjutan dan sinergitas pembangunan dalam rangka mensejahterakan Masyarakat yang berkeadilan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Maluku dan RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045.

Pasal 3

(1)Maksud penetapan RPJPD menjadi pedoman perumusan materi visi dan misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(2)Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi empat tahapan periode.
(3)Tujuan penetapan RPJPD adalah untuk :
1. a.mendukung koordinasi dan partisipasi antar pelaku pembangunan;
2. b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar ruang dan antar waktu serta antar fungsi pemerintahan antar pusat dan daerah; 5
3. c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan penanganan pelaksanaan dan pengawasan; dan
4. d.menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1. Aspek Geografis 2.1.1.1. Letak dan Luas Wilayah Secara Astronomis, Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada posisi kordinat 5 0 12’19,427” - 6 0 06’ 18,275” Lintang Selatan dan 132 0 21’39,082” - 133 0 15’ 31,442” Bujur Timur. Luas Wilayah Maluku Tenggara sesuai Data BPS yang dirincikan menurut kecamatan tahun 2023 sebesar 1.031,81 km 2 .

Pasal 4

(1)Bupati melalui Bappelitbangda Menyusun RPJPD.
(2)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat:
1. a.bab I Pendahuluan;
2. b.bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.bab III Permasalahan dan Isu Strategis;
4. d.bab IV Visi dan Misi Daerah;
5. e.bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
6. f.bab VI Penutup.
(3)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Gambaran kondisi Kabupaten Maluku Tenggara yang diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih terdapat persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dan ditangani pada masa mendatang. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional.

Pasal 5

(1)Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJPD.
(2)Dalam hal pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3)Kepala Bappelitbangda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.

BAB IV

VISI DAN MISI Perumusan visi dan misi pembangunan daerah merupakan tahapan penting dalam penyusunan perencanaan strategis daerah, yang menggambarkan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perumusan visi dan misi pembangunan daerah harus merefleksikan cita-cita bersama seluruh masyarakat untuk diwujudkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya dan kekhasan daerah yang dimiliki sebagai langkah strategis merespon permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang dihadapi.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 6
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 13 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 11 Juli 2025 BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN Diundangkan di Langgur pada tanggal 11 Juli 2025 PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, ttd BERNARDUS RETTOB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU : (2/24/2025) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, DEBBIE P. J. BUNGA, SH 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mewujudkan cita- cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembangunan daerah Provinsi Maluku serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan bagi pelaksanaan pembangunan. Penetuan arah pembangunan sebagai pedoman, akan menjamin terwujudnya sinkronisasi serta konsistensi pencapaian tujuan sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat. RPJPD yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, adalah pedoman pelaksanaan pembangunan jangka panjang di daerah. RPJPD memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah. RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045 merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. RPJPD memberikan penjabaran tentang tujuan dibentuknya Kabupaten Maluku Tenggara dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan. Substansi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2045 meliputi gambaran umum kondisi daerah, tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana, pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan, permasalahan dan isu strategis, visi dan misi daerah, serta arah kebijakan dan sasaran pokok yang memuat setidaknya kerangka kerja pembangunan perlima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara merupakan acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memilki kurun waktu 5 tahunan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kerja1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian maka 9 pembangunan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara hingga tahun 2045 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi serta Perubahan RPJPD Tahun 2025- 2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…