DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara maka dipandang perlu untuk melakukan penataan perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan SALINAN 2 Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah lingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 2, 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 246); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA dan BUPATI MALUKU TENGGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA. Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Perturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembara Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambaha Lembara Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomo 231) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233); dan
b.Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 246). diubah sehingga berbunyi:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C; 4
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
3. 3.Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
4. 4.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
5. 5.Dinas Sosial Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. 9.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. 11.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. 12.Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, dan bidang Ketenagakerjaan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik; 5
14. 14.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
15. 15.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. 16.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
17. 17.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
18. 18.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
19. 19.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. 20.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan, dan bidang Perpustakaan;
21. 21.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
22. 22.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
f.Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya, terdiri dari:
1. 1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. 2.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
3. 3.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A. 6 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 1 Agustus 2025 BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN Diundangkan di Langgur pada tanggal 1 Agustus 2025 PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, ttd BERNARDUS RETTOB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU: (3/26/2025) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, DEBBIE P. J. BUNGA, SH 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA I. UMUM Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 yang mencakup pembentukan dan/atau perubahan nomenklatur, penaikan tipe kelembagaan, dan penggabungan kelembagaan yang pada prinsipnya merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah sesuai dan/atau tidak melebihi hasil pemetaan intensitas beban kerja urusan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah NonKementerian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta sebagai penjabaran visi misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2025 – 2030, dan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pembentukan dan/atau perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai surat Gubernur Maluku nomor 000.7/1728 tanggal 26 Juli 2024 Hal Persetujuan Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Penaikan tipe kelembagaan pada Dinas Sosial Daerah dari Tipe B menjadi Tipe A dan penggabungan kelembagaan antara Dinas Pariwisata Tipe A dan Dinas Kebudayaan Tipe C menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A sesuai surat Gubernur Maluku nomor 000.8/745 tanggal 24 April Hal Persetujuan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan melalui pembentukan dan/atau perubahan nomenklatur Badan Perencanaan 8 Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), penaikan Tipe kelembagaan Dinas Sosial Daerah Tipe B menjadi Tipe A, dan penggabungan kelembagaan antara Dinas Pariwisata Tipe A dan Dinas Kebudayaan Tipe C menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 2

Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A sesuai hasil pemetaan serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Dinas Sosial Daerah Tipe A sesuai hasil pemetaan serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. 9 Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Angka 18 Cukup jelas. Angka 19 Cukup jelas. Angka 20 Cukup jelas. Angka 21 Cukup jelas. Angka 22 Cukup jelas. Huruf e Angka 1 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai unsur penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Huruf f Cukup Jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 263

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…